ASKARA - Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. 

Keppres tersebut sebagai pengingat bagi bangsa Indonesia tentang Peristiwa Serangan 1 Maret 1949 di Yogyakarta dalam rangka melawan Agresi Militer Belanda.

Keppres tersebut menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Meski tidak merupakan hari libur nasional, tapi penetapan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. 

Sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional.

Terkait hal itu kemudian beredar unggahan berita berjudul "Jokowi Keluarkan Keppres Serangan Umum 1 Maret, Nama Jenderal Soeharto Dihilangkan", di media sosial, Rabu (2/2). 

Warganet pun mempertanyakan langkah Jokowi tersebut karena menghapus salah satu tokoh sejarah. Publik menduga, hal itu terkait dengan adanya sentimen rezim saat ini terhadap penguasa order baru tersebut.

Namun, hal itu langsung dibantah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD merespons pemberitaan di salah satu media online.

"Berita ini tak tepat (penghapusan nama Presiden Soeharto). Keppres tersebut bukan buku sejarah tapi penetapan atas satu titik krusial sejarah. Kepres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lainnya dalam SU 1 Maret 1949," katanya menegaskan dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis (3/3/2022).

Mahfud menilai, nama dan peran presiden kedua RI tersebut sudah dicantumkan dalam naskah akademik yang menjadi landasan kepres. 

Mahfud menuturkan nama dan peran Soeharto sudah tercantum dalam sumber rujukan akademik yang komprehensif.

"Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Kepres yang sumbernya komprehensif," jelasnya.