Selasa, 30 November 2021 | 13:30
NEWS

Pengangkatan Sekda Papua Diduga Gunakan Keppres Palsu, Pemuda Adat Papua Minta Polri Bergerak

Pengangkatan Sekda Papua Diduga Gunakan Keppres Palsu, Pemuda Adat Papua Minta Polri Bergerak
Pelantikan Ridwan Rumasukun sebagai Sekda Papua (Humas Pemprov Papua)

ASKARA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo menyatakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan Ridwan Rumasukun sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Papua diduga palsu dan tidak prosedural serta mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah kami konformasi ke Jakarta (Keppres) diduga palsu dan tidak prosedural, apalagi mencatut nama Presiden Jokowi," ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada Askara, Sabtu (16/10). 

Jan menjelaskan, setiap selesai pelantikan terdapat 3 bentuk surat keputusan (SK) yang diterima, yakni SK Asli, Salinan Keputusan dan Petikan Keputusan.

Alasan yang menguatkan jika Keppres yang dimiliki Ridwan Rumasukun adalah Keppres di-scan alias bodong bukan dari Presiden Jokowi yakni, satu SK No. 148/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan SK No 149/TPA tahun 2021 tentang Pengangkatan. 

Jan menduga, ada upaya dari pihak-pihak tertentu di Provinsi Papua untuk memaksa Jokowi melegalkan Rumusukun sebagai Sekda defenitif. 

"Kami tidak mempersoalkan keputusan Presiden kalau benar. Namun kami menduga ada proses yang salah," ucapnya.

Diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe melantik Ridwan Rumasukun sebagai Sekda Papua definitif menggantikan Dance Yulian Flassy hanya dengan petikan Keppres 148/TPA Tahun 2021 dan Keppres 149/TPA Tahun 2021, Kamis malam (14/10). 

Namun, terjadi kesalahan dalam dua Keppres tersebut. Di mana antara konsideran judul dan isi berbeda. Menurut Jan, sekelas Sekretariat Presiden salah dalam hal surat menyurat, dimana judulnya "pemberhentian" namun isinya "pengangkatan”.

Dengan demikian, kata Jan, dapat disimpulkan bahwa proses Keppres tersebut terkesan terburu-buru dan tidak prosedural.  Ditambah lagi pelantikan dilakukan malam hari. 

"Kemudian mencatut TPA (Tim Penilai Akhir) ini juga menjadi tanda tanya, kapan bapak Ridwan Rumasukun melalui proses TPA seleksi Sekda melalui rangkaian tes. Kita tahu bersama Sekda defenitif di seluruh Indonesia dipilih melalui serangkaian tes yang ketat. Itu aturan kepegawaiannya ada dan tidak sembarang. Kami pikir tidak ada keadaan yang urgent di papua mengharuskan Keppres keluar," tuturnya.

Dikatakan Jan, Dance Yulian Flassy sebagai Sekda definitif masih aktif dan siaga.  Menurutnya, persoalan Plh Gubernur yang menjadi polemik beberapa bulan lalu hal yang lumrah dalam pemerintahan, dann kurangnya koordinasi antara pimpinan dan staf bawahan biasa dalam organisasi pemerintahan. 

"Namun persoalan itu digoreng oleh pihak tertentu yang menciptakan hubungan tidak harmonis antara gubernur dan Sekda Bapak Flassy hingga saat ini. Kemudian, isu disharmoni dan tidak bisa bekerja sama dijual ke pusat," katanya.
 
Jan Christian Arebo juga meminta Sekretariat Negara mengecek pihak yang diduga mencatut nama Presiden. 

"Karena ini wibawa Kepala Negara. Ini akan menjadi pembelajaran keliru bagi masyarakat Indonesia ke depan. Dari Plt Sekda menjadi sekda defenitif tanpa proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terbuka melalui pansel/timsel yang dibentuk termasuk tidak ada rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara)," jelasnya. 

Atas kejanggalan dan dugaan Keppres Bodong, tambah meminta agar kepolisian memproses pihak-pihak terkait mulai dari Kemendagri hingga Kementerian Sekretariat Negara.  

"Sebab ini wibawa Kepala Negara. Jangan main-main," pungkasnya. 

Komentar