ASKARA - Ketua Umum GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonedia), Eko Sriyanto Galgendu merasa sangat perihatin atas pemberitaan tidak naiknya gaji pokok Tentara Nasional Indonesia yang berakibat juga pada tunjangan pensiun para Purnawirawan TNI untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa purna tugas mereka itu.

Meski demikian, Eko Sriyanto Galgendu berharap berita yang menyedihkan ini tidak benar, sehingga kenaikan gaji pokok serta tunjangan para pensiun purnawirawan TNI tetap mendapat perhatian yang sepatutnya atas jasa-jasa mereka yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk nusa dan bangsa demi kejayaan negara Indonesia.

Demikian pernyataan Ketua Umum GMRI, Eko Sriyanto Galgendu yang disampaikan secara terbuka dalam bentuk surat kepada Presiden,  Rabu 15 September 2021

Dari berita yang beredar di media masa menyebut dampak dari gaji pokok TNI yang tidak naik itu, telah berakibat langsung pada tunjangan pensiun Purnawirawan TNI hingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka bersama keluarga secara layak. Karena dari pemantauan kehidupan para Purnawirawan selama Pemerintahan Joko Widodo hampir mencapai 7 tahun, sangat memprihatinkan. Dibanding dengan pemerintahan sebelumnya, karena setiap tahun ada saja penyesuaian atau kenaikan tunjangan bagi purnawirawan.

Namun sampai hari ini, sejak Joko Widodo menjadi Presiden, sudah 7 tahun belum pernah ada kenaikan gaji pokok bagi TNI maupun tunjangan pensiun bagi para Purnawirawan yang signifikan.

Pernyataan ini -- seperti yang termuat dalam realase sejak pagi ini, Rabu 15 September 2021.

Pernyatakan Marsda TNI Purnawirawan Tumiyo yang juga tercatat sebagai Legiun Veteran Republik Indonesia, memaparkan catatannya sejak Joko Widodo menjadi Presiden, kenaikan gaji dan tunjangan pensiun purnawiran hanya sekali saja. Besar kenaikan itu hanya sebesar 5 persen. Sehingga nilai keseluruhan yang dapat diterima relatif sama dengan nilai UMR (Upah Minimun Regional) DKI Jakarta.

Lalu haruskah untuk menggugah kenaikan gaji pokok atau tunjangan pensiun itu para purnawirawan harus melakukan unjuk rasa seperti kaum buruh ?

Agaknya, menurut Eko Sriyanto Galgendu sungguh tak elok, karena kalau sampai begitu, tidak elok juga karena kita telah mengabaikan jasa-jasa para purnawurawan kita itu yang telah purna menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Para tokoh purnawirawan kita itu, kata Eko Sriyanto Galgendu adalah orang yang telah rampung menyempunakan tugas dan kewajibannya untuk negara dan bangsa. Sehingga tidak seyogyanya mereka diabaikan. "Beliau-beliau yang sudah purnawira itu, sudah selesai menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik untuk negara dan bangsa", tandas penggiat gerakan kebangkitan kesadaran spiritual yang semakin membumi di Indonesia.

Diinformasikan juga untuk Pati (Perwira Tinggi) TNI hanya mendapat sekitar tunjangan pensiun sebesa  2x UMR buruh di DKI Jakarta. Namun untuk tahun 2021 gaji Purnawirawan Pati hanya 4,4 juta rupiah, sedangkan UMR buruh di DKI Jakarta sekitar 4,7 juta rupiah. Jadi bisa dibayangkan gaji Purnawirawan Pati saat ini jelas lebih kecil dari UMR buruh di DKI Jakarta. Apalagi untuk tunjangan (gaji) para Purnawirawan yang tetap memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dan pantang mengeluh itu. 

Jadi suara mereka tak mungkin bisa didengar, jika pemerintah sendiri tidak bijak ingin memahami kondisi para purnawirawan yang selayaknya sekarang tinggal menikmati usia senjanya bersama keluarga dan anak cucunya.

Apalagi pada masa pandemi Covid-19 yang masih harus diwaspadai keganasannya ini. Sebab pengakuan dari purnawirawan dari golongan bawah atau mereka yang tak pandai mencari peluang untuk menambah penghasilan agar bisa hidup lebih baik, banyak yang mengalami kesulitan dan menerima nasib dengan hidup memprihatinkan. 

Melalui surat terbuka ini Eko Sriyanto merasa perlu untuk menjadi penyambung lidah para purnawirawan TNI melalui surat terbuka ini kepada Prediden Joko Widodo agar dapat memberi perhatian pada purnawirawan dan pejabat negara yang berasal dari Tentara seperti  Menko Marvest, Mendagri serta Kepala Staf Presiden untuk memperhatikan nasib para purnawirawan yang ada, meski tak berlebihan untuk menikmati hari tua dengan layak dan pantas.

Surat terbuka para purnawirawan ini yang diteruskan oleh Ketua Umum GMRI, Eko Sriyanto Galgendu,  sepenuhnya atas rasa kemanusiaan yang pantas dan patut disuarakan, sebagai wujud kepedulian serta ekspresi dari penghormatannya yang pantas diberikan kepada mereka yang telah menunaikan tugas dan kewajibannya yang berat.

Setidaknya, UU No. 6/1966 yang berlaku sejak era Bung Karno, jelas mengatur Gaji (tunjangan pensiun) para Purnawirawan adalah 75 persen dari gaji pokok saat yang bersangkutan pensiun. Meski untuk Prajurit yang masih aktif Gaji Pokoknya tidak naik, namun tetap perlu disyukuri masih ada remunerasi, sehingga penghasilan mereka dapat menjadi lebih baik nilainya. Namun, toh kebutuhan hidup sehari hari setiap tahun terus mengalami kenaikan.

Surat Cinta Kepada Presiden ini ditulis Ketua Umum GMRI, Eko Sriyanto Galgendu atas rasa keprihatinannya membaca keluhan Marsda TNI Purn. Tumiyo melalui blog pribadinya yang berharap mendapat perhatian itu. Karena memang, janganlah sampai ada terkesan bagi para Purnawirawan kita itu seperti tebu; habis manis sepah dibuang, kata Eko Sriyanto Galgendu.