ASKARA - Indonesia Political Opinion (IPO) menggelar survei yang menangkap persepsi publik terhadap kebijakan PPKM yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasilnya, dari 1.200 responden, sebanyak 67 persen masyarakat tidak puas dengan kebijakan tersebut. 

"Jadi 67 persen tidak puas, 14 persen puas, sedangkan 19 persen ragu-ragu," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam laporannya di publikasi survei nasional dan kajian opini publik bertajuk 'Refleksi Penanganan Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024, Sabtu (14/8).

Selain itu, IPO juga menangkap persepsi publik atas kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Sebesar 42 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pria yang akrab disapa Jokowi itu, hanya tujuh persen saja yang puas, sedangkan sisanya 52 persen ragu-ragu. 

"Persepsi ketidakpuasan terhadap kinerja  presiden dalam penanganan pandemi cukup tinggi, jika dibandingkan dengan Survei IPO periode April 2021," kata dia.

Ketidakpuasan publik lebih tampak terhadap kinerja Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Sebesar 58 persen responden menyatakan tidak puas, 32 persen puas, sedangkan sepuluh persen ragu-ragu. 

"Terjadi penurunan tajam angka persepsi kepuasan pada kinerjaWakil Presiden. Periode April 2021 Wapres mendapat persepsi kepuasan 36 persen, berbanding ketidakpuasan 51 persen. Secara umum Wapres dianggap tidak memuaskan pada kontribusi dampak sosial, ekonomi dan hukum," jelas dia.

Di sisi lain, kata Dedi, 78 persen responden juga menilai kebijakan PPKM Darurat tidak tepat, hanya 22 persen yang mendukung program tersebut.

Dedi juga menyampaikan responden menilai pelaksanaan PPKM sejauh ini sudah cukup dan tidak perlu dilanjutkan sebanyak 54 persen, kemudian tingkat kepatuhan responden dalam mematuhi instruksi protokol kesehatan sebanyak 83 persen. 

Selama pelaksanaan PPKM responden tetap beraktivitas seperti biasa sebanyak dan responden mengalami penurunan pendapatan selama program berlangsung sebanyak 62 persen. 

Metode survei yang dilakukan IPO, yaitu terlebih dulu menentukan sejumlah desa untuk menjadi sampel. Pada setiap desa terpilih akan dipilih secara acak, menggunakan random kish grid paper, sejumlah 5 RT. 

Pada setiap RT dipilih 2 keluarga, dan setiap keluarga akan dipilih satu responden dengan pembagian laki-laki untuk kuesioner bernomor ganjil, perempuan untuk bernomor genap, sehingga total responden laki-laki dan perempuan pada pembagian 50:50. 

Pada tiap-tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2,50 persen, dengan tingkat akurasi data 97 persen. 

Pengaturan pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sample bertingkat. 

Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional. Periode survei dilaksanakan pada 2-10 Agustus 2021. (jpnn)