ASKARA - Dibanding kawasan Barat, wilayah Indonesia bagian Timur (Papua) masih jauh tertinggal dari sisi ketersediaan infrastruktur, perekonomian, kesejahteraan, keamanan dan lainnya. Tidak heran, kalau kawasan ini kurang menarik di mata investor untuk tanamkan modalnya.

Akibatnya, perekonomian kurang berkembang dan masih tertinggal, lambannya pembangunan dan tingginya angka pengangguran.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Lanny Jaya, Papua Tanus Kogoya, SPd dengan tegas menjelaskan, bila dilihat secara umum kondisi perekonomian daerah di Papua tentu agak berbeda dengan daerah- daerah lainnya di Indonesia.

"Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, adalah pertama,dikarenakan kondisi geografis yang sulit dijangkau dan mahalnya biaya angkutan laut, udara serta darat. Terutama di wilayah pengunungan Papua," kata Ketua DPRD Lanny Jaya kepada wartawan, lewat pesan elektronik, Rabu (30/6).

Kemudian yang kedua, Tanus menambahkan, pemerintah daerah (pemda) belum mampu mendorong perekonomian daerah secara maksimal dari semua sektor.

Padahal, kata Tanus,  Papua, adalah daerah yang memiliki beragam potensi sumber daya alam yang berbeda dengan daerah-daerah  lain di Indonesia. Lalu ketiga, hampir kegiatan perekonomian di daerah dikuasai oleh orang non Papua, sehingga orang asli Papua (OAP) merasa tersisihkan. 

"Contoh, orang Papua ketika meminjam uang di bank, pihak bank daerah maupun bank swasta yang ada di Papua lebih banyak mendorong kepada orang non Papua,  dibanding OAP. Hal ini yang menyebabkan diskriminasi orang Papua secara ekonomi di negerinya sendiri," ujar Tanus dengan nada kecewa.

Sementara terkait sejumlah investor yang enggan mau datang tanamkan modalnya di Papua, karena merasa tidak nyaman dan aman, dimana sering terjadi anarkis, Ketua DPRD Lanny Jaya ini memandang bahwa Papua sebenarnya adalah daerah yang sangat kondusif, aman dan nyaman dari sisi kacamata keamanan pada umumnya di Papua di banding daerah- daerah lain di Indonesia.

"Dulu Papua sangat  aman sekali, tapi lama kelamaan orang-orang dari berbagai suku bangsa datang di Papua dengan misinya yang berbeda telah dan sedang menerapkan hal-hal yang buruk bagi OAP. Dan ini juga banyak belajar dari mereka (non Papua)," ungkap Tanus mencontohkan.

Ia mencontohkan, sekarang ada perampok, ada kelompok preman dan lain-lain. Padahal, kata dia, hal ini dulu di Papua belum pernah dikenal apa itu perampokan atau preman atau yang lainnya, namun sekarang mulai bermunculan dimana-dimana hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

"Ini menjadi fenomena  sosial. Hal ini perlu kita hilangkan dari bumi Papua. Bahkan, masalah umum yang sering bergejolak dan terjadi anarkis di Papua. Ini juga adalah masalah ideologi  politik OAP yang belum diselesaikan. Baik antara Pemerintah Republik Indonesia dan orang Papua, sejak 1961 sampai sekarang 2021," jelasnya.

"Untuk anarkis yang sifatnya kecil itu biasa bagian dari kehidupan manusia. Sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Seperti terjadi kekacauan, anarkis, pembunuhan, pencurian, perampokan, perkosaan dan lain-lain, ini menjadi masalah sosial," tutur Ketua DPRD Lanny Jaya.

Sementara masalah kinerja pejabat pemda, dalam hal ini kepala daerah di Papua untuk menekan angka pengangguran yang tinggi di Papua, Tanus menilai bahwa setiap pemda berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Papua.

"Pemerintah berkewajiban untuk membangun daerahnya masing-masing. Dan dalam hal upaya pemda  untuk menekan angka pengangguran saya belum melihat pemda membuka lapangan kerja untuk bekerjasama dengan investor dari luar yang masuk ke daerah," terangnya.

Bahkan, Tanus menilai, pemerintah juga tidak optimal perdayakan masyarakat lokal dalam semua aspek pembangunan di daerah. Jadi di Papua angka  pengangguran setiap tahun terus meningkat," tandasnya.

Terkait kepala daerah yang meninggalkan tugasnya dan daerahnya serta rakyatnya dengan waktu yang begitu lama, wakil rakyat DPRD Lanni Jaya ini menjawab dengan bijaksana bahwa semua kembali lagi kepada pribadi pemimpin itu sendiri.

"Tetapi kenyataan yang ada, kebanyakan pejabat daerah lebih banyak waktu di luar daerah, dibanding tinggal melayani rakyat di daerahnya. Inilah kenyataan pemimpin di daerah pegunungan Papua pada umumnya," katanya tegas.

Papua Sangat Menjanjikan 

Sementara itu, tokoh pemudi Papua yang juga Ketua Rumah Kreatif Kabupaten Jayapura Yolanda Suebu menilai bahwa soal tertarik atau tidaknya investor, sebenarnya investor sangat tertarik, karena Papua punya potensi sumber daya alam yang sangat banyak dan kaya.

"Apalagi masyarakatnya juga sangat majemuk, tetapi saya pun akui bahwa investor kemudian enggan ke Papua, karena di Papua sering terjadi konflik. Ditambah banyak pemberitaan yang mengangkat masalah-masalah di Papua,  seperti KKB dan lain- lain," kata perempuan Papua pinter ini.

Selain konflik di Papua yang selalu muncul, kata dia, tetapi ada hal lain juga yang sangat mempengaruhi minat investor ke Papua, yaitu masalah tanah dan hak ulayat.

"Masalah ini sudah sering terjadi di Papua, dan ini yang harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah dan juga masyarakat," ungkap perempuan yang murah senyum ini.

Seringnya terjadi kegaduhan atau demo di Papua oleh orang yang tidak bertanggungjawab, membuat kurang dilirik investor, bahkan perekonomiannya hampir dikuasai non OAP, untuk itu, Yolanda menjelaskan bahwa dirinya tidak memihak atau menjatuhkan siapapun soal ini.

"Saya tidak memihak atau menjatuhkan siapa pun disini. Saya hanya mau bilang bahwa sadar atau tidak, situasi tidak aman di Papua akan berdampak pada ekonomi masyarakat Papua itu sendiri. Siapa yang akan menanamkan modal di Papua? Kalau situasi Papua tidak aman, atau masalah hak ulayat terus saja ada," ungkap dia.

Menurutnya, dampak dari itu semua adalah Papua akan terus tertinggal, Papua hanya akan bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dana otsus, serta tidak akan mampu berdiri sendiri dengan pendapatan daerah. 

"Di sisi lain saya sangat mengapresiasi saudara-saudara non Papua yang datang ke Papua membangun bisnis di Papua. Karena, tanpa kita sadari bahwa dari merekalah kita orang Papua harus belajar membangun diri kita di bidang ekonomi. Keuletan mereka, kesabaran dan ketekunan mereka dalam memulai suatu dan bisnis itu pantut dicontoh," urai Srikandi Papua.

Selain itu, Yolanda Suebu juga memberikan perhatian bagi pemimpin yang seringnya tidak berada di tempat.

Ia pun menyayangkan, sebenarnya ketika pemerintahan suatu daerah jalan tanpa pemimpin. Bukan saja di provinsi, tapi juga di kabupaten/kota hingga sampai ke kampung-kampung.

"Ketika pemimpin berhalangan dan belum menjalankan tugas, karena kesehatan perlu dimaklumi, seperti Di Provinsi Papua.  Masyarakat itu kekuatan bagi setiap pemimpin, sebaliknya tanpa pemimpin masyarakat pun akan kehilangan arah," tandasnya.

Dikatakan Yolanda, masyarakat harus tetap menjadi motivasi kesembuhan bagi pemimpin kita bapak Gubernur Papua. 

"Kerinduan untuk beliau sembuh total dan kembali beraktivitas di Papua selalu ada dalam hati setiap orang Papua termasuk saya. Namun,  sangat disayangkan juga di beberapa kabupaten di Papua ini ada pimpinan yang sering tidak ada di wilayah pemerintahannya

"Mungkin karena kesibukan mereka, tetapi kemudian kembali rakyat dan roda pemerintahan daerah menjadi korban. Nah untuk kasus seperti ini butuh tindakan tegas dari pemerintah provinsi," jelas Ketua Rumah Kreatif yang selalu peduli  Papua.

"Untuk itu, pada kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pemerintah Provinsi Papua, saya mau menyarankan sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk membuka lapangan kerja berupa UKM (usaha kecil dan menengah) atau UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) agar dapat menekan angka pengangguran di Papua," harap tokoh pemudi Papua.

Hal ini, dibutuhkan dana besar yang perlu dialokasikan ke ekonomi kelas menengah dan ke bawah. Maksudnya, adalah di masa pandemi ini kita perluh bangkit dari keterpurukan ekonomi lokal.

"Masyarakat harus mampu menghasilkan sesuatu yang bisa berdampak kepada perbaikan ekonomi mereka sendiri, dan tidak hanya bergantung kepada pemerintah," terang dia lagi.

Selain itu, situasi dan kondisi hampir di penjuru dunia terkena dampak virus corona. Untuk itu, jangan menjadi alasan masyarakat untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi harus bisa menjaga kesehatan kita sendiri.

"Tetap patuhi aturan pemerintah. Jadilah masyarakat yang bijak, jangan terprovokasi dengan informasi yang berkembang di media sosial yang kemudian akan merugikan kita sendiri. Tetap optimis bahwa Papua pasti akan berubah untuk menjadi yang lebih baik dari hari ini," ucapnya.

 Perlunya Audiensi 

Terpisah, Bendahara Umum Pemuda Muhammadiyah  Zulkarnain MA, yang juga Sekretaris KNPI Kabupaten Jayapura, serta Ketua PW AMMDI (Pimpinan Wilayah Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah) Papua menjelaskan, soal situasi Papua yang sering berubah-ubah, Pemuda Muhammadiyah tetap menyerukan kepada masyarakat agar menahan diri dari emosi dan provokasi dari berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab, 

"Selalu mengkampanyekan Papua damai. Tanah Papua yang damai agar para investor atau pengusaha-pengusaha yang masuk ke Papua  bisa mendapatkan rasa aman, nyaman dalam berinvestasi," demikian disampaikan Zulkarnain pada hari yang sama.

Dijelaskannya, Pemuda Muhammadiyah saat ini belum melakukan audiensi ataupun membuat semacam seminari-seminar terkait dengan kenyamanan dalam berinvestasi di Papua.

"Ini masih dalam rancangan, karena Pemuda Muhammadiyah untuk periode yang baru terpilih ini baru akan melaksanakan pelantikan kemudian akan digagas, dirancang dalam rapat kerja," ucap dia. 

Dikatakan Ketua PW AMMDI, memang poin-poin terkait perdamaian ataupun menciptakan situasi kondisi aman dan nyaman di Papua akan dibahas dalam seminar-seminar yang menghadirkan pihak kepolisian sebagai pembicara dalam Rangkah PON XX tahun ini (2021) dan pasti akan menyinggung tentang keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Papua.

Pemuda Muhammadiyah pada prinsipnya secara keseluruhan, selalu mengedepankan dakwah dan pendidikan sebagai hal utama dalam pergerakan. Jadi ke depannya, Pemuda Muhammadiyah akan tetap bersinergi dengan mahasiswa ataupun pemerintah dalam rangkah meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua.

"Kalau ditanya pernahkah, memang saat ini belum pernah kita lakukan, tetapi poin-poin itu menjadi rancangan kita yang akan dibahas dalam raker nanti. Insya Allah kita akan tetap munculkan satu program untuk pendidikan sebagai peningkatan SDM (sumber daya manusia) dalam hal peningkatan kualitas pendidikan," sebutnya.
 
"Kami juga saat ini dalam tahap komunikasi awal dengan Kepala Dinas P & P Provinsi Papua untuk bagaimana Pemuda Muhammadiyah bisa ikut bersama dalam program-program pendidikan di luar dari pada pendidikan formal," tutupnya.