Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Salurkan BSPS untuk 1405 Unit Rumah di Riau
ASKARA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat.
Pada tahun anggaran 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 23,24 triliun untuk PKT. Salah satu kegiatannya, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan nilai Rp 2,46 triliun untuk 114.900 unit rumah di seluruh Indonesia.
Di samping memulihkan perekonomian masyarakat, program BSPS ini juga meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah layak huni. Tinggal di rumah layak huni tentunya membantu masyarakat terhindar dari berbagai penyakit termasuk Covid-19.
"Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Sabtu (22/5).
Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 28,1 miliar untuk membedah sekitar 1405 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 10 kota/kabupaten dan 93 desa di Provinsi Riau.
"Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, program BSPS ini merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya.
Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta yang dialokasikan pada pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan pembayaran upah tukang sebesar Rp 2,5 juta.
"Untuk total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau yang sebesar Rp 28,1 miliar akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 24,5 miliar dan Padat Karya Tunai upah kerja tukang sebesar Rp 3,5 miliar di Provinsi Riau," jelas Khalawi.
Khalawi menambahkan, untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar layak huni di Provinsi Riau, pihaknya telah menerjunkan petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III.
Melalui pendampingan pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan dokumen RP3KP yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran.
"Dalam pendataan calon penerima bantuan Program BSPS, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III juga menggandeng pemerintah daerah sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran," ujar Khalawi.
Adapun, sebaran Program BSPS berada di Kabupaten Kampar 750 unit, Kabupaten Indragiri Hilir 90 unit, Kabupaten Kuantan Singingi 75 unit, Kabupaten Pelalawan 60 unit dan Kabupaten Rokan Hulu 30 unit. Kemudian di Kabupaten Bengkalis 105 unit, Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit, Kota Pekanbaru 15 unit, Kota Dumai 15 unit dan Kabupaten Siak 100 unit.
Untuk program BSPS di Provinsi Riau saat ini progres fisik di lapangan sudah mencapai 30 persen.
Komentar