ASKARA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan jangan sampai ada orang yang bermasalah duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) Periode 2021-2026. 

Pasalnya, hal itu dinilai akan bisa merusak reputasi lembaga penyiaran yang paling bersejarah tersebut.

Penegasan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Mukhlis Basri dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/4), yang membahas mengenai tata kelola 5G dan berakhirnya keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016-2021.

"Saya berharap RRI ke depan tidak ada lagi konflik. Sehingga bisa tercipta kondisi kerja yang harmonis dan dinamis antara dewas dan direksi. Hal itu bisa terwujud kalau tidak ada pelanggaran pejabat atas etika publik. Salah satunya misalkan tidak melakukan nepotisme di RRI," ujar Mukhlis, dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4).
 
Dikatakan Mukhlis, RRI adalah salah satu lembaga penyiaran publik yang bertugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Untuk itu, jangan mempertahankan, apalagi sampai memprioritaskan orang yang suka konflik, apalagi punya persoalan hukum, duduk sebagai Dewas LPP RRI. Dan Komisi I (DPR) sebelumnya kan sudah berkomitmen untuk tidak meloloskan Calon Dewas yang bermasalah," tegas Mukhlis.

Sebelumnya, jajaran Dewas LPP RRI Periode 2016-2021 mendesak Direktur Utama (Dirut) LPP RRI M. Rohanudin untuk mundur dari bursa pencalonan menjadi Dewas LPP RRI periode 2021-2026 yang tengah berlangsung.

“Kami berharap agar Dirut LPP RRI M. Rohanudin untuk mundur dari bursa pencalonan Dewas LPP RRI lima tahun ke depan serta tim penilai dari Komisi I DPR RI tidak meloloskan dalam bursa pencalonan,” ucap anggota Dewas LPP RRI Periode 2016-2021 Frederik Ndolu, Jumat (26/3) lalu.

Terpisah, suara dari internal RRI, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum LPP RRI Nurhanuddin berharap siapapun Dewas terpilih nanti bisa membangun komunikasi yang baik, tidak arogan, tidak otoriter, tidak menggunakan ego dan kepentingan pribadi serta selalu mengedepankan kebersamaan dengan jajarannya. 

"Sifat dan karakter pemimpin memang berbeda-beda. Namun, di era seperti saat ini, pemimpin yang demokratis dan mau mendengarkan jajarannya lah yang dibutuhkan RRI," tegas Nurhanuddin.

Seperti diketahui, salah satu calon Dewas LPP RI periode 2021-2026 adalah M. Rohanudin yang kini masih menjabat sebagai Dirut LPP RRI. Dia dituding telah melakukan dugaan nepotisme karena sejumlah anak beserta menantu diduga dipekerjakan di RRI.