ASKARA – Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) tentang investasi, buntut kisruh aktivitas pertambangan.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, pada Senin (1/4/2024).

Awalnya, Harris meminta Bahlil menjelaskan ihwal pemberitaan miring media nasioanl terkait izin IUP Tambang yang menyeret nama Bahlil.

"Dasar pencabutannya sudah bapak katakan, tapi tidak digunakan dan tiga hal lain. Tapi, Pak Bahlil Majalah Tempo jelas mengungkapkan PT Meta Mineral Pradana yang punya dua IUP di Konawe, ini ditengarai tidak ada aktivitas dalam pertambangan itu," kata Harris di Ruang Rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta.

"Dan Tempo melakukan penelusuran pemegang sahamnya Refine Capital 10 persen dan Bersama Tokoh Unggul 90 persen yang kemudian menurut majalah Tempo kedua perusahaan milik bapak Bahlil Lahadalia," lanjut Harris.

Harris pun meminta Bahlil untuk menjelaskan secara rinci perusahaan dan aktivitas tambang itu secara detail.

Sebab, jelas Harris, sejumlah anggota DPR RI banyak ditanya soal fungsi pengawasan DPR RI terhadap aktivitas tambang di Indonesia oleh publik.

Sebab itu, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta Komisi VI DPR RI membentuk panja untuk menyelidiki dan mengungkap masalah mafia tambang.

"Rasanya ini kesempatan, Pak Bahlil bisa mengonfirmasi sejauh mana kebenaran dari kedua berita tersebut, karena jangan sampai beritanya hilang akibatnya kami di Komisi VI, ikut disalahkan, karena banyak masyarakat yang menanyakan sejauh mana pengawasan DPR RI," ujar Harris.

"Saya mengusulkan untuk dibentuk Panja Investasi agar semua masalah ini jadi terang," tukas Harris Turino.

Kasus Korupsi Timah

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Mufti Anam menyoroti kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, yang menyeret nama suami artis Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis.

Mufti mengungkapkan, dirinya mendapat informasi ada mafia tambang di balik kasus timah tersebut.

"Yang lebih penting dari semua isu yang ada saat ini adalah soal ramainya skandal tambang timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moies, juga kemudian ada Helena Lim dan ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapat informasinya adalah Robert Bono Susatyo," ungkap Mufti.

Lantas, Mufti menyinggung kementerian yang dipimpin Bahlil ini tidak memiliki tanggung jawab atas dugaan korupsi yang merugikan negara ratusan triliun itu.

"Suasana kebatinan saya terganggu ke mana menteri investasi ya kok tidak punya tanggung jawab publik tidak punya mohon maaf tidak ada kegalauan hati untuk menyelesaikan masalah ini karena mau tidak mau juga terkait kementerian investasi," ucap Mufti.

Sebab itu, Mufti meminta keberanian Bahlil untuk mencabut izin usaha pertambangan yang berkaitan dengan Harvey Moeis.

"Kami minta semua tambang yang berkaitan dengan mereka harus dicabut dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas kami minta jawaban pak menteri," pungkas Mufti Anam.