ASKARA - Pengamat Politik Ninoy Karundeng merasa ada yang tidak beres dengan isu rencana mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum Partai Demokrat. 

Pasalnya, tak sekadar menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tetapi juga dikait-kaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Padahal, Moeldoko bukan internal partai berlambang Bintang Mercy. 

Oleh karena itu, Ninoy menduga isu tersebut sengaja ditiup sebagai playing victim untuk menutupi kegagalan AHY memimpin Partai Demokrat.

"Sepertinya hanya playing victim, sok dizalimi. Pola ini kayaknya tidak asing. Isunya, kudeta Partai Demokrat yang melibatkan Moeldoko. Nah, dengan menyeret Moeldoko maka dua target bisa dicapai, termasuk menyerang Jokowi," ujar Ninoy, Selasa (9/2). 

Dia juga memprediksi, isu itu sengaja dikembangkan sebagai upaya mengadu domba presiden dengan Moeldoko.

"Moeldoko adalah orang penting Jokowi. Maka, taktiknya kemungkinan bagaimana caranya mengadu domba Jokowi dan Moeldoko," katanya. 

Ninoy mendasari opininya dari pernyataan AHY beberapa waktu lalu yang menyebut telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya membantah adanya keterlibatan pihak eksternal dalam gerakan kudeta yang disampaikan kubu AHY. Dia juga mengatakan, usulan kongres luar biasa yang disebut-sebut AHY sebagai tindakan inkonstitusional merupakan hal yang sah dan diatur dalam AD/ART Partai Demokrat. 

Menurut Ahmad Yahya, dalam usulan KLB, dewan pimpinan cabang dan dewan pimpinan daerah menjadi pemegang hak suara sepenuhnya, sementara dewan pimpinan pusat hanya memiliki satu suara. 

"Saya kira apabila itu dilarang menjadi satu hal yang tabu, maka yang bersangkutan tidak memahami aturan dan asas dalam berorganisasi," pungkasnya. (jpnn)