ASKARA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers terkait kondisi Indonesia terkini, khususnya hal penting yang menyangkut masalah yang menimpa Partai Demokrat. 

Hal itu disampaikannya usai Rapat Pimpinan DPP Partai Demokrat.

AHY menyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak merebut Partai Demokrat. 

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat," kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2). 

Dia menjelaskan, berdasarkan kesaksian dan testimoni yang didapatkan Partai Demokrat, gerakan ini melibatkan pejabat penting di pemerintahan yang secara fungsional berada di lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Lebih lanjut gerakan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi," beber AHY. 

Namun begitu, pihaknya tidak mudah percaya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah atas permasalahan ini. Sehingga, AHY menyurati langsung Presiden Jokowi guna mengklarifikasi langsung kabar ini. 

"Karena itu, tadi pagi saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelasnya.

Lanjut AHY, dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat itu bertujuan ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu Presiden 2024.

"Sehubungan dengan hal itu, saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu. Sebagai pembelajaran bagi kita karena hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya," jelasnya.

AHY memaparkan, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat. Serta melibatkan pihak eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang, terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu," paparnya.

Mantan calon cubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa pelaku dari non kader Demokrat adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Jokowi. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepadanya tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketum Partai Demokrat.

"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketum Partai Demokrat tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka pengambilalihan posisi ketum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," jelas AHY.

Konsep yang dipilih para pelaku untuk mengganti paksa ketum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB). Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara yang sangat kami hormati dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," jelas AHY, diberitakan Sindonews.