ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Menurutnya, kondisi tersebut juga membawa konsekuensi diterapkannya pembatasan kapasitas operasi distribusi kebutuhan pokok dan pasokan pangan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali.

"Hal ini penting dilakukan agar selama PSBB ini tidak terjadi persoalan pangan yang dapat merugikan stabilitas nasional," kata Johan melalui keterangan pers, Jumat (8/1).

Dia mengingatkan, pemerintah untuk memperbaiki rantai distribusi pangan dengan cara menjamin pasokan dan stabilitas harga pangan melalui strategi peningkatan produksi pangan di wilayah defisit untuk menghindari terjadinya krisis pangan.

"Harus dilakukan perbaikan sistem distribusi pangan, pengembangan kelembagaan dan mendorong konsumsi pangan lokal di Pulau Jawa dan Bali, serta mengantisipasi mahalnya harga pangan," jelas Johan.

Dia menyarankan untuk dilakukan efisiensi biaya logistik dengan mengembangkan kawasan produsen pangan agar dekat dengan daerah konsumen.

"Selain itu, pemerintah dapat menerapkan sistem pemasaran digital untuk mempermudah transaksi dan menerapkan aturan pembatasan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," papar politisi PKS itu.

Johan juga menyarankan agar pemerintah dapat melakukan desain untuk membuat pasar pangan yang melayani individu/keluarga dan pasar pangan yang melayani bisnis agar stok pangan terpantau dengan harga yang terkendali.

Adapun, selama PPKM pada 11-25 Januari akan dilakukan pengawasan ketat 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) serta meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan Satpol PP, kepolisian dan TNI.