ASKARA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui tugas yang menjadi tanggung jawabnya tidaklah mudah. Mengingat berkaitan dengan mengelola uang rakyat. 

Karena itu, Risma akan memperbaiki sistem di dalam Kementerian Sosial. Mantan wali Kota Surabaya itu menyatakan bakal mengawasi penggunaan anggaran kementerian seoptimal mungkin sehingga penyalurannya tepat sasaran.

"Semua sistem itu harus diperbaiki, memang berat. Saya tahu itu tidak mudah tapi kan harus saya lakukan karena ini mengelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya," jelas Risma di Surabaya, Sabtu (26/12).

Risma berencana mengubah skema penyaluran bantuan sosial secara elektronik (cashless) pada 2021. Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi penyelewengan anggaran. Dia menilai jika penyaluran bansos secara elektronik lebih efektif ketimbang skema yang dilakukan sebelumnya. 

"Kami akan lakukan semua transaksi secara elektronik," katanya.

Agar pendataan penerima bantuan sosial berjalan dengan baik, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri.

"Dan juga ada masukan dari daerah, kami gunakan dengan elektronik yang cepat sehingga perbaikan data bisa segera kami dilakukan. Dengan demikian efektivitas bisa tercapai," jelas Risma.

Maka pihaknya akan perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memperlancar penyaluran bansos. Selain itu, menggandeng tiap kepala daerah dan perguruan tinggi. 

"Kami tidak bisa sendiri, akan gandeng gubernur, kepala daerah. Dan utamanya para perguruan tinggi setempat yang tahu persis bagaimana masalah daerahnya," ujar Risma.

Sebelumnya, Risma kaget mengetahui anggaran perbaikan DTKS mencapai Rp 1,3 triliun. Karenanya, dia berjanji akan cermat dalam menggunakan anggaran tersebut untuk memperbaiki DTKS agar penyaluran bansos tepat sasaran.

"Tadi saya sempat kaget Rp 1,3 triliun untuk data. Waduh, mati kalau kita nggak hati-hati. Itu uang bukan besar tapi besar sekali," ujarnya.