ASKARA - Mantan ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin turut menanggapi soal tawaran jabatan wakil menteri yang ditolak Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. 

Menurutnya, pos Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditawarkan kepada Abdul Mu'ti telah merendahkan PP Muhammadiyah sebagai organisasi besar sekaligus pelopor pendidikan.

"Penunjukan Prof Dr Abdul Mu'ti, MEd sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan dan gerakan pendidikan nasional yang nyata," kata Din dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (25/12).

Seharusnya, kata dia, Presiden Joko Widodo memiliki pengetahuan soal sejarah dan kebangsaan. Din meminta Jokowi disapanya lebih bijaksana menempatkan seseorang dalam organisasi, termasuk menempatkan Abdul Mu'ti sebagai Wamendikbud.

"Seyogya Presiden (Jokowi) memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan. Sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," tuturnya. 

Meski Din menganggap menduduki jabatan di pemerintahan bukan masalah besar. Karena Muhammadiyah cukup berpengaruh untuk menjadi mitra strategis.

"Bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (is not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah, dalam suatu sikap proporsional," cetus Din.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) itu menegaskan Muhammadiyah siap mendukung pemerintah dan tak segan mengkritisi pemerintah jika kebijakannya salah atau menyimpang.

"Siap mendukung pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," imbuhnya. 

Abdul Mu'ti telah memutuskan untuk tidak bergabung dalam formasi baru Kabinet Indonesia Maju, menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bukan tanpa sebab, Abdul Mu'ti menolak ajakan itu lantaran merasa tidak akan mampu mengemban amanah tersebut.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri," kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya.