ASKARA - Rangkaian peringatan HUT ke-6 Bakamla RI tak luput dari pembahasan keamanan dan keselamatan laut di Indonesia. 

Bakamla RI berupaya memberikan rekomendasi terbaik atas kebijakan yang dapat memberikan kontribusi terciptanya kondisi yang aman dan nyaman di laut.

Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Seminar Nasional Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (15/12). Kegiatan ini turut menghadirkan Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD sebagai keynote speaker.

Dalam paparannya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia menegaskan tentang tantangan perlindungan wilayah perbatasan laut yang menjadi salah satu alasan dari dilaksanakannya seminar nasional ini. 

Laksdya TNI Aan Kurnia turut membeberkan jenis-jenis ancaman di laut dan dinamika yang terjadi, urgensi keamanan laut di wilayah perbatasan Indonesia, dan konsep kerangka kerja untuk menyusun kebijakan di wilayah perbatasan. Selain itu juga menawarkan konsepsi strategi untuk menghadapi situasi di wilayah perbatasan laut, khususnya di Laut Natuna Utara.

Hal tersebut disambut baik oleh Menko Mahfud MD. Dalam keynote speech yang dibawakannya, Mahfud MD mengamini bahwa wilayah perbatasan laut Indonesia memiliki potensi kekayaan maritim yang besar. Hal tersebut diikuti pula oleh potensi tingkat pelanggaran yang tinggi di laut.

Oleh sebab itu, sudah semestinya kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di laut mulai memberikan perhatian khusus di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Tidak terhenti di situ, nelayan Indonesia juga perlu digugah agar lebih giat melakukan aktivitas melaut di perairan perbatasan. Bukan hanya dikarenakan potensi kelautan yang legit namun juga dalam rangka menunjukkan kehadiran pelaku ekonomi bidang perikanan.

Konsep pendekatan ekonomi ini diamini oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Damos Dumoli Agusman yang mengatakan bahwa sangat penting untuk mendorong diplomasi melalui kerja sama maritim dalam aspek konektivitas maritim, keamanan dan keselamatan maritim, manajemen sumber daya kelautan, dan ekonomi biru.

Seminar ini juga turut menghadirkan narasumber utama secara daring antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Dr. Suhajar Diantoro, dan Sesditjen Perikanan Tangkap Ir. Yuliadi.

Kegiatan yang sekaligus sebagai simbol bertambahnya usia Bakamla RI ini turut diselenggarakan melalui daring guna menjaring peserta yang lebih luas dari segala kalangan masyarakat. Tidak hanya perwakilan dari instansi terkait, seminar juga dihadiri oleh pegiat ekonomi kelautan dari sektor swasta, akademis, dan organisasi non pemerintah.

Membahas tuntas pengelolaan perbatasan laut Indonesia, seminar membagi empat ruang diskusi yang fokus pada bidangnya. Aspek pembahasan antara lain mengenai diplomasi, kelautan dan perikanan, pertambangan dan perminyakan serta keamanan maritim. Masing-masing ruang diskusi juga terbuka secara daring dan difasilitasi oleh praktisi yang ahli di bidangnya.

Hasil seminar nantinya akan menjadi naskah rekomendasi kepada pemerintah terkait pengelolaan wilayah perbatasan laut RI. Sumbangsih Bakamla RI kepada negara dan bangsa sesuai dengan amanat peraturan dan perundangan.