ASKARA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mendukung penguatan Bakamla RI dalam pengamanan perbatasan laut Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksdya TNI Aan Kurnia di Ruang Rapat Laksda TNI Boediharjo, Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Kamis (10/12).

Didampingi Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Retiono Kunto, Direktur Kebijakan Keamanan Laut Laksma Bakamla Samuel H. Kowaas, Direktur Operasi Laut Suwito, dan Direktur Data dan Informasi Laksma Bakamla Dwi Aris Priyono, kedatangan Laksdya TNI Aan Kurnia disambut baik dan penuh keakraban oleh Menkominfo Johnny G. Plate.

Pada kesempatan tersebut Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan undangan kepada Menkominfo Johnny G. Plate untuk menjadi pembicara dalam seminar Pengelolaan Perbatasan RI pada 15 Desember mendatang dalam rangka HUT Bakamla RI. 

Laksdya TNI Aan Kurnia melaporkan bahwa wilayah perbatasan laut di Indonesia ada 10 negara dan semuanya belum selesai. Dan hari ini yang masih hangat adalah perbatasan di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam dan yang lebih hangat adanya Nine Dash Line Tiongkok yang beririsan dengan ZEE Indonesia.

"Garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) Nine Dish Line China," jelas Laksdya TNI Aan Kurnia.

Dilaporkan pula bahwa perbatasan laut tidak dapat dikerjakan oleh penegak hukum sendiri, perlu hadir di perbatasan simbol-simbol negara seperti TNI AL, Bakamla dan KKP yang mempunyai kewenangan sampai ZEE tetapi itu tidak menyelesaikan masalah.

"Kami butuh kecanggihan di bawah pimpinan menteri Kominfo hadir di sana. Apabila memungkinkan kapal Bakamla RI dapat dipasangkan BTS Mobile guna mengelola tata kelola perbatasan yang belum selesai," sambung Laksdya TNI Aan Kurnia.

Lebih lanjut, Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan, Kemenkominfo dan Bakamla sudah ada MoU pada 28 April 2020 yang perlu di-follow up. 

"Kita sudah berkoordinasi dengan staf bapak tentang posisi kabel laut, kami punya sarana dan prasarana kalau memang dibutuhkan Kominfo kami siap. Kami memiliki Puskodal dan tahun ini juga kami telah melaunching Indonesia Maritime Information Center (IMIC). Jadi, selama ini kapal-kapal yang melewati Selat Malaka semua informasi didapat dari IMB (International Maritime Bureau), IFC (Information Fusion Center) dan ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ship in Asia). Oleh karena itu saya berinisiatif membuat konsep IMIC (Indonesia Maritime Information Center) yang berisikan informasi keamanan laut di Indonesia versi Indonesia yang mungkin dapat diperkuat juga oleh Kominfo," paparnya.

Selain itu, Laksdya TNI Aan Kurnia juga mengatakan, perlunya dukungan infrastruktur komunikasi di kapal Bakamla RI. Bakamla RI mengalami kendala dalam segi laporan dari kapal, seperti kemarin mem-push coast guard Tiongkok yang masuk wilayah Indonesia baru mendapatkan laporan pagi padahal kejadian di malam hari.

"Hal ini kalau memungkinkan ada penanganan dari Kominfo supaya kami lebih cepat penanganannya karena selama ini kami menggunakan pihak ketiga. Dari segi kerahasiaan agak rawan karena ini terkait penegakan hukum. Pada intinya kami mohon support dari Kominfo karena sekarang ini kami butuh real time khususnya daerah-daerah perbatasan seperti Natuna Utara. Kami selalu delay hampir lima jam terkait voice masih berjalan baik tetapi sekarang yang dibutuhkan adalah video dan foto ini yang cukup lama," kata Laksdya TNI Aan Kurnia dalam laporannya.

Menkominfo Johnny G. Plate akan mendukung penuh keinginan Bakamla RI karena kehadiran Kominfo di wilayah ZEE itu memang perlu untuk melindungi kepentingan nasional.

"Oleh karena itu kita juga akan hadir. Terkait MoU Kementerian Kominfo dan Bakamla RI memang harus lebih diaktifkan termasuk menjaga dan pemanfaatan kabel laut," katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Infomatika Ahmad M. Ramli.

Pertemuan diakhiri dengan pertukaran plakat dan pemberian topi dari kepala Bakamla RI kepada Menkominfo Johnny G. Plate.