ASKARA - Pemerintah Indonesia dikabarkan akan membatalkan pembelian vaksin AstraZaneca dari Inggris. Setelah uji klinis vaksin dari perusahaan farmasi itu disebut mengalami kegagalan.

Kabar tersebut dibantah Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

"Berita itu tidak sepenuhnya benar. AstraZeneca menjadi salah satu kandidat yang penelitiannya di-resume di negara lain," katanya dalam keterangan virtual, Selasa (27/10).

Dikatakan Airlangga, AstraZeneca mampu meyakinkan produksi vaksin dalam volume besar. Selain itu, harga vaksin tersebut paling mendekati harga publik. 

"Dilihat juga apakah vaksin ini bisa seperti vaksin merah putih, bisa diproduksi di dalam negeri. Orientasi kita kerja sama internasional," jelasnya. 

Menurut Airlangga yang juga menko bidang perekonomian, pemerintah akan melihat sesuai kebutuhan vaksin yang ada di dalam negeri dan bentuk kerja samanya ke depan.

"Semua dikerjasamakan. Tentu ada skalabilitasnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pabrik yang ada. Dan menurut menristek kapasitas kita cukup luas," jelasnya.

Namun, ketersediaan vaksin belum bisa diadakan dalam waktu dekat. 

"Ia baru masuk di kuartal kedua 2021. Karenanya, arahan pak presiden terhadap vaksin-vaksin seperti AstraZeneca, Novavax dan lainnya itu tetap dikaji," kata Airlangga.

Sebelumnya, pihak AstraZeneca menandatangani letter of intent (LOI) dengan Kementerian Kesehatan untuk penyediaan 100 juta vaksin Covid-19.

"Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AZ menyambut baik permintaan tersebut," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat lawatan ke Inggris, Rabu (14/10).

Pertemuan dengan AstraZeneca terutama digunakan untuk secara detail membahas komitmen penyediaan vaksin di luar komitmen bilateral yang telah diperoleh sebelumnya dari Sinovac dan Sinopharm/G42.

"Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan diilakukan secara bertahap," kata Retno Marsudi.