ASKARA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta melakukan evaluasi kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan selama masa jabatannya. Terutama pengeloaan anggaran yang diminta lebih cermat dan transparan.

Sejak 2017, Pemprov DKI telah memulai tradisi yang baik dengan membuka rancangan anggaran, hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD, yaitu pada bulan Juni atau Juli tahun sebelumnya. 

Di situ masyarakat bisa mencermati rencana anggaran tahun depan, lalu terlibat aktif memberikan saran dan masukan selama masa pembahasan anggaran.

Namun, pada masa kepemimpinan Anies Baswedan dokumen anggaran hanya dibuka setelah gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat. 

"Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad dalam keterangannya, Jumat (16/10).

Selain itu, sekitar 4 bulan yang lalu Pemprov DKI mematikan website dashboard.bpkd.jakarta.go.id dengan alasan sedang maintenance. 

Melalui website ini warga bisa memantau realisasi anggaran tiap dinas secara real time. Karena website ini ditutup, maka kebocoran anggaran akan semakin susah terdeteksi oleh publik.

PSI menilai, prioritas anggaran tidak jelas. Seperti APBD 2020, contoh buruknya prioritas anggaran di Pemprov DKI bisa dilihat pada besarnya anggaran event yang mencapai Rp 1,5 triliun (termasuk Formula E Rp 1,2 triliun). 

Bahkan, demi Formula E, Gubernur Anies diduga memotong anggaran pembangunan sekolah dan gelanggang olahraga masing-masing sebesar Rp 455,4 miliar dan Rp 320,5 miliar.

Di sisi lain, anggaran sangat minim untuk normalisasi dan tanggul pantai guna mengatasi banjir, pembangunan Light Rail Transit (LRT), dan infrastruktur air bersih. 

PSI berharap, Anies Baswedan segera memperbaiki kinerja transparansi anggaran, baik kepada DPRD maupun warga Jakarta.

Anggota Komisi A dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana juga mengingatkan bahwa APBD merupakan uang rakyat diamanahkan pada pemerintah. 

"Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan agar Gubernur Anies tidak alergi jika warga Jakarta ingin mengetahui rincian APBD sejak awal perencanaan hingga realisasi anggarannya," ucap William Aditya.

Ada 2 kejadian yang bisa menjadi lampu kuning dalam hal pengelolaan anggaran. Pertama, kejadian input anggaran lem aibon Rp 82 miliar. Kedua, temuan BPK terhadap pengadaan robot pemadam kebakaran, yaitu Rp 847 juta dan Rp 1,4 miliar. 

PSI juga menyorot anggaran-anggaran besar di dinas-dinas yang lain, dari pengadaan teknologi informasi, tanaman, penyelenggaraan event, hingga pekerjaan konstruksi. "Ke depan, Gubernur Anies harus lebih hati-hati dan kalau perlu sisir anggaran dinas satu-per satu," kritik William.