ASKARA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan enam ruas tol dalam Kota Jakarta.

Enam ruas jalan tol sepanjang 69,77 kilometer tersebut mengadopsi konstruksi jalan layang yang terintegrasi dengan transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT). Pembangunan jalan tol diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan di dalam Kota Jakarta. 

Pembangunan jalan tol tahap 1 dengan nilai investasi Rp 20,7 triliun memiliki total panjang 31,1 kilometer yang terdiri dari Seksi A yaitu ruas Kelapa Gading-Pulogebang sepanjang 9,3 kilometer, Seksi B Semanan-Grogol sepanjang 9,5 kilometer dan Seksi C Grogol-Kelapa Gading 12,4 kilometer. 

Untuk seksi A pembangunannya dimulai sejak Februari 2017 kini progresnya mencapai 71 persen dengan sisa pekerjaan struktur pilar sebanyak 90 buah dari total 384. 

Seksi A direncanakan selesai dalam waktu 30 bulan namun ditemukan beberapa kendala pelaksanaan antara lain pembebasan lahan tambahan, relokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT - 150 kV) dan utilitas-utilitas lainnya seperti pipa gas, pipa air bersih, saluran kabel tegangan menengah dan saluran distribusi/jaringan tegangan rendah. Beberapa utilitas dimaksud berada pada lahan yang belum bebas. 

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menggarisbawahi perintah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk jajaran Kementerian PUPR bersama BUJT PT Jakarta Toll Development (JTD), pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait dapat mencari solusi dan menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.  

"Pelaksanaan konstruksi ruas tol Kelapa Gading-Pulogebang juga harus menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang padat dan prinsip kehati-hatian yang tinggi karena berada di tengah bangunan gedung yang padat dengan waktu kerja yang relatif sempit. Pada dasarnya kami pun ingin memastikan keberlanjutan kegiatan usaha di sepanjang koridor tol," jelas Danang di Jakarta, Kamis (15/10).

Pembebasan lahan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui tim pengadaan tanah yang dilaksanakan menggunakan dana APBN, termasuk tanah-tanah yang menjadi kewajiban dari pemilik lahan untuk diserahkan sebagai fasilitas umum ke Pemprov DKI Jakarta untuk pelebaran jalan arteri. 

Pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2017 dapat diselesaikan 100 persen pada September 2019. Sedangkan untuk pembersihan lapangan dan pembongkaran bangunan ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2020.

Pandemi CovidO-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020 serta diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta turut mempengaruhi kecepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, di mana kontraktor bekerja dengan sumber daya manusia yang dibatasi untuk memenuhi prinsip physical dan social distancing, baik di lapangan maupun di mess pekerja.

Kementerian PUPR bersama PT JTD dan kontraktor pelaksana PT Jaya Konstruksi - PT Adhi Karya (KSO) menargetkan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan seluruhnya pada Juni 2021.

Atas keterlambatan rencana penyelesaian jalan tol tersebut yang menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan aktifitas masyarakat di sekitar kawasan Kelapa Gading hingga Pulogebang, Kementerian PUPR beserta PT JTD mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi sehingga pembangunan jalan tol ini dapat diselesaikan sesuai target waktu dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat luas. (industry)