ASKARA - Realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga saat ini belum ada perubahan. Padahal, anggaran pemerintah saat ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. 

Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali jengkel ke para menteri di Kabinet Indonesia Maju Jilid II. 

Di depan para menteri, saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jokowi mengatakan realisasi anggaran masih sangat minim. 

"Dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen yang terealisasi. Rp 141 triliun yang terealisasi. Sekali lagi, baru 20 persen masih kecil sekali," kata Jokowi, Senin (3/8).

Berdasarkan data yang diterima Jokowi, serapan tertinggi berada di sektor perlindungan sosial sebesar 38 persen, kemudian program usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang baru mencapai 25 persen.

"Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya saja gede sekali 40 persen. DIPA-nya belum ada. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) saja belum ada, gimana mau realisasi?" ujarnya.

Jokowi menyindir sejumlah kementerian maupun lembaga yang sampai saat ini masih belum memiliki sense of crisis. Jokowi bahkan menyebut jajarannya masih terjebak pada rutinitas harian.

"Artinya di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum. Ya, belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian. Nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," tandasnya.