ASKARA - Kebijakan Ganjil Genap mulai diterapkan pada 3 Agustus 2020. Upaya menambah layanan transportasi umum dilakukan dengan menambah operasi bus regional (JR Connexion). 

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, guna memenuhi mobilitas warga dan target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), perlu diciptakan tiga bentuk layanan transportasi umum. 

"Pertama, KRL lebih diprioritaskan kelompok berpenghasilan UMK dan milenial muda berpendapatan kurang dari Rp 10 juta per bulan," kata Djoko dalam keterangannya, Senin (3/8).

Kemudian, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion yang melayani semua kawasan perumahan dengan tarif subsidi dan tanpa subsidi. 

"Kedua, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion bersubsidi dapat diberikan bagi Kawasan perumahan kelas menengah dengan tarif kisaran (Rp 10 ribu-Rp 15 ribu)," terangnya.

Pengoperasian layanan JR Connexion merupakan bagian dari program BPTJ dalam meningkatkan moda share angkutan umum massal sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). 

"Ketiga, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion tanpa subsidi diberikan pada perumahan kelas menengah ke atas dengan tarif kisaran Rp 20 ribu-Rp 25 ribu," ucap Djoko. 

Operasional KRL di akhir pekan dan hari libur tidak perlu mendapat subsidi (dihapuskan). Anggaran subsidinya dialihkan ke sebagian operasional JR Connexion.

Sesuai target RITJ, salah satu Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah pencapaian moda share angkutan umum massal sebesar 60 persen pada tahun 2029. 

Guna mencapai target itu, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion (JR Conn) dengan rute point to point menjadi salah satu bentuk inovasi untuk melayani penumpang dari kantong-kantong demand seperti permukiman menuju pusat perkotaan.

"Pemda Bodetabek perlu mendukung adanya layanan Bus JR Connexion di wilayahnya," tutur Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu. 

Bahkan, pemda berupaya untuk mendapatkan bantuan Program Pembelian Layanan (Buy the Service/BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi layanan angkot di daerahnya. 

"Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat menyelenggarakan program Buy the Service untuk pemda di wilayah Bodetabek," tandasnya.