ASKARA - Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku setuju dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango yang menilai pengaktifan kembali Tim Pemburu Koruptor tidak perlu dilakukan.

Menurut Mahfud MD, saat ini dirinya tengah mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh penghidupan kembali TPK. Apakah akan diperpanjang atau tidak yang hasilnya tergantung analisis atas efektifitas. Dia juga menilai bahwa membuat TPK aktif kembali tidak bisa seketika dilakukan, sebab memerlukan instruksu presiden sebagai payung hukum.

"Izin prakarsa untuk membuat inpres sudah diperoleh oleh menko polhukam melalui Surat Mensesneg Nomor B-30/M. Sesneg/D-1/HK.05.00/01/2020. Tapi inpres harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaat dan efektifitasnya," jelasnya, Selasa (14/7).

Mahfud MD menyinggung pandangan Nawawi bahwa TPK tidak perlu diaktifkan kembali dengan sebaiknya memanfaatkan lembaga yang ada saat ini untuk menangkap koruptor yakni Polri dan Kejaksaan Agung.

"Saya bersetuju dengan Pak Nawawi dari KPK agar pembuatan inpres harus belajar dari masa lalu juga, tidak bisa langsung dibuat. Jadi, tanpa harus menunggu tim pemburu sebaiknya institusi-institusi resmi yang ada terus bekerja memburu koruptor dan menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi," paparnya.  

Menurut Mahfud MD, dengan meyakini bahwa kedua lembaga tersebut akan bekerja lebih baik ke depan khususnya dalam menangkap buronan koruptor Joko Soegiarto Tjandra.

"Kita yakin Polri dan Kejaksaan Agung bisa lebih optimal setelah ini. Menko polhukam akan terus berkoordinasi dengan institusi-institusi tersebut. Syukur-syukur sudah ada hasilnya sebelum ada pembentukan tim pemburu lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Nawawi mengatakan bahwa kehadiran TPK pada 2002 lalu tidak menunjukkan hasil kerja yang maksimal.

"Saya pikir pembentukan tim ini di tahun 2002 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal. Cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi," katanya.