ASKARA - Untuk membayar biaya pegawainya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) membutuhkan modal pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7).

"Kami butuh pinjaman Rp 1,2 triliun, modal ini diperlukan untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi," katanya.

Dikatakan Didiek, biaya Rp 1,2 triliun tersebut merupakan komponen yang telah direncanakan dalam pemanfaatan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada perseroan.

Rencananya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Lembaga Pembiayaan Negara akan mengucurkan dana sekitar Rp 3,5 triliun dengan skema pinjaman.

Saat ini perusahaan menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membayar karyawan mencapai Rp 26 miliar per bulan.

Sejak wabah Covid-19 menyerang Tanah Air pada Maret lalu, KAI telah mengalami kerugian pendapatan secara beruntun hingga Juni 2020.

Pada Maret, perseroan mencatatkan defisit kas bersih yang berasal dari operasional sebesar minus Rp 693 miliar. Kemudian, berturut-turut pada April 2020, perusahaan akan defisit Rp 811 miliar, Mei Rp 414 miliar, dan Juni Rp 574 miliar. 

Sedangkan pada akhir tahun, KAI diperkirakan mengalami defisit hingga Rp3,4 triliun. (Industry.co.id)