ASKARA - Pemerintah diminta dapat menentukan langkah tepat seiring desakan publik terkait penurunan harga minyak mentah dunia dan pengaruhnya atas harga bahan bakar minyak (BBM). 

Pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo tak boleh berdiam diri seolah tidak tahu ada anomali dalam penerapan harga BBM dan LPG oleh Pertamina saat ini. Mengingat situasi yang makin sulit. 

"Apalagi di saat mayoritas rakyat lagi kesulitan kemampuan ekonominya akibat pandemi Covid-19, sangat lemah daya belinya. Kadang untuk makan saja susah," ujar Yusri Usman kepada media, Selasa (28/4).

Padahal, Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas 18 Maret lalu telah memerintahkan para menteri untuk menerapkan diberlakukan harga jual gas ke tujuh kelompok industri sebesar USD 6 per 
million british thermal units (MMBTU) mulai 1 April.

Tujuannya agar industri bisa lebih efisien meningkatkan daya saing dan diharapkan bisa memberikan efek berantai meningkat daya beli rakyat.

Selain itu, Jokowi juga memberi perintah mengkalkulasi ulang harga BBM sesuai perkembangan harga minyak dunia yang turun banyak akibat gagalnya kesepakatan OPEC dengan Rusia. Dalam memotong kuota produksi saat melemahnya permintaan minyak akibat banyak negara melakukan lockdown.

"Namun sudah lebih 45 hari setelah perintah itu, rakyat sampai hari ini tak kunjung menerima kepastian bagaimana sikap pemerintah soal penurunan harga BBM dan LPG sesuai harga keekonomiannya," tutur Yusri Usman. 

Diketahui, harga minyak dan gas di pasaran turun sekitar 70 persen selama kuartal pertama. Tentu pantas rakyat bertanya apakah pemerintah tidak peduli akan kesulitan yang dialami untuk bisa bertahan hidup.

"Seharusnya sejak 1 April 2020 harga BBM dan LPG sudah harus dikoreksi oleh Pertamina karena dengan harga terkoreksi saja badan usaha sudah menikmati untung," kata Yusri Usman. 

Saat bersamaan, Pertamina sebagai BUMN mampu menjalankan fungsi lokomotif pembangunan dengan kebijakan mengoreksi harga keekonomian BBM. Sehingga mampu meningkatkan daya beli rakyat.

"Semoga presiden peduli dengan kondisi ekonomi rakyat yang banyak kena PHK dan terhenti aktifitas ekonominya," tandas Yusri Usman.