ASKARA - Pemerintah didesak segera menyiapkan rencana kerja komprehensif terkait serah terima pengelolaan Blok Rokan yang akan habis masa kontraknya pada 8 Agustus 2021. 

Saat ini Blok Rokan dengan tingkat produksi minyak nasional terbesar kedua setelah Blok Cepu dikelola oleh Chevron dan akan diserahterimakan kepada Pertamina saat kontrak pengelolaan selesai. 

Untuk itu, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah dalam hal ini SKK Migas harus mengawal transisi operasi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina dengan ekstra serius. SKK Migas dan Pertamina perlu mengembangkan program pendampingan dan inovasi manajemen sumur yang handal. 
Kebijakan yang perlu dilakukan agar target produksi siap jual atau lifting minyak nasional tidak anjlok, serta target lifting minyak 1 juta barel per hari tidak menjadi mimpi belaka.

''Ini adalah titik krusial di masa transisi alih operator untuk sumur tua seperti Blok Rokan yang kontraknya berakhir setahun lagi,'' kata Mulyanto kepada media, Kamis (23/1/2019).

Mulyanto melihat, sedikitnya ada dua masalah besar yang perlu diantisipasi pemerintah dalam mengelola Blok Rokan. Pertama, blok ini adalah sumur tua yang secara alamiah produksinya terus turun. Kedua, masalah kesiapan teknis, teknologi dan pengalaman Pertamina. 

Berdasarkan pengalaman yang lalu, Pertamina dinilai kurang optimal menggarap Blok Mahakam sehingga hasil produksi migas tidak sesuai target yang diharapkan. Padahal saat dikelola oleh Total, Blok Mahakam cukup produktif.  

Sejak 2015, lifting Blok Rokan terus merosot dari 280 ribu barel per hari (BPH) menjadi 190 ribu BPH di tahun 2019. Sementara target lifting tahun 2020 hanya 161 ribu BPH, turun 30 ribu BPH atau sekitar 16 persen. 

''Menurut dirut Chevron Blok Rokan yang disampaikan saat RDP dengan Komisi VII DPR Senin (20/1), mereka merasa tidak ekonomis untuk menggali sumur baru karena waktu yang tersisa sekitar satu tahun lagi. Berbagai upaya mereka lebih pada exit strategy, penyiapan agar proses alih operator berjalan mulus,'' papar Mulyanto. 

Karena itu pemerintah didesak perlu menyiapkan rencana serah terima blok secara baik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

''Apalagi terhadap Blok Rokan yang merupakan aset strategis dengan kontribusi minyak sekitar 25 persen lifting nasional,'' ujar Mulyanto yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).