Kamis, 11 Juni 2026 | 08:35

DPD

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Non Yudisial
NEWS

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Non Yudisial

ASKARA -Komite I DPD RI mempertanyakan terbitnya Keppres No. 17 Tahun 2022, Keppres No. 4 Tahun 2023, dan Inpres No. 2 Tahun 2023 mengenai penyelesaian non yudisial pelan ...

DPD RI Dorong BPK RI Turunkan Jumlah Temuan Dalam Pemeriksaan Pemda

ASKARA - Komite IV DPD RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semes ...

Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Rawan Masalah

ASKARA - Komite I DPD RI menilai Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 rawan akan menimbulkan masalah pada pemerintahan daerah. Salah satunya permasalahan yang dikhawati ...

Wewenang Jaksa Usut Korupsi Digugat, DPD: Justru Harusnya Diperkuat

ASKARA - Senator Papua Barat yakni Anggota Komite I DPD RI Dr. Filep Wamafma mendorong kewenangan kejaksaan diperkuat. Filep menyayangkan adanya uji materi yang mendorong ...

Komite IV DPD RI: Angka kemiskinan di Bali Tahun 2022 Sebesar 4,53 Persen

ASKARA - Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang, Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja pada Senin 26 Juni 2023. Kunjungan kerja di Prov ...

Senator DPD RI Apresiasi Tim Dokter Haji Siaga 24

ASKARA – Senator DPD RI dari Jawa timur Ahmad Nawardi mengapresiasi tim kesehatan haji di Mekkah yang bekerja penuh selama 24 jam dalam melayani calon haji yang men ...

DPD RI Sebut Ada Kerugian Negara Rp4,93T Saat Terima LHP BPK RI

ASKARA - DPD RI sebut ada kerugian negara atau daerah sebesar Rp4,93 triliun saat BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Tahun 2022. Hal tersebut tercantum da ...

Utusan Daerah di MPR Harus Berbasis Pemilik Wilayah

ASKARA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan seharusnya Utusan Daerah di dalam MPR diisi oleh mereka yang memiliki wilayah-wilayah di Nusantara ini. Bai ...

HKI Desain Industri Belum Menggeliat, Komite II DPD RI Lakukan Pengawasan

ASKARA – Komite II DPD RI melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri pada hari Senin (19/6) ...

Temuan 52 Juta Data Pemilu Invalid, Ketua DPD RI Minta KPU Tunda Penetapan DPT 21 Juni 2023

ASKARA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil menemukan puluhan juta Data Pemilih Sementara (DPS) yang sedang disusun oleh KPU da ...

Pansus BLBI DPD RI Jilid 2 Targetkan Pidanakan Obligor BLBI

ASKARA - DPD RI kembali membentuk Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid 2 untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumny ...

Gelar Entry Meeting Pengawasan Arsip, Setjen DPD RI Beri Penghargaan Kearsipan

ASKARA - Sekretariat Jenderal DPD RI mengadakan entry meeting pengawasan kearsipan internal tahun 2023 dan pemberian penghargaan kearsipan. Hal ini merupakan awal dari pe ...

Transparansi Kinerja, LaNyalla Resmikan Papan Informasi Digital DPD RI

ASKARA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti secara resmi meluncurkan Papan Informasi Digital DPD RI. Papan informasi itu nantinya berisi segala hal yang berkaita ...

Penyaluran Dana Desa Masih Rendah, Komite IV DPD RI Pertanyakan BPKP

ASKARA - Komite IV DPD RI menilai sejauh ini pemerintah daerah maupun desa masih menghadapi tantangan besar terkait dengan pelaksanaan dana desa. Untuk itu Komite IV DPD ...

Ribuan Guru TK se-Indonesia Harap Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Mereka

ASKARA - Ribuan guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang tergabung dalam Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) berkumpul di kawasan Monas, Jakarta. Kehadiran mereka unt ...