ASKARA - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai perlindungan ekosistem di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Ancaman terhadap Badak Jawa, aktivitas alat berat di Gunung Sibayak, hingga polemik pembangunan di sekitar Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi sejumlah contoh yang disoroti organisasi mahasiswa tersebut.
Ketua Umum PP KAMMI, Ricki Pratama Putra, mengatakan ketiga persoalan itu memiliki konteks berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjaga lingkungan di tengah agenda pembangunan.
Menurut Ricki, perlindungan ekosistem tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan dan komitmen pemerintah. Diperlukan transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, serta pertanggungjawaban kepada publik.
“Penjelasan pemerintah saja tidak cukup. Harus ada transparansi, kajian ilmiah, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban kepada publik. Jangan sampai negara baru sibuk merespons setelah persoalan menjadi viral,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
KAMMI menyoroti kondisi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Kelahiran anak badak kelima dari induk Desy pada Oktober 2026 menjadi kabar baik bagi upaya konservasi. Namun, seluruh populasi liar yang terkonsentrasi di satu kawasan tetap menghadapi risiko penyakit, bencana, perburuan, dan kerusakan habitat.
Karena itu, wacana pemindahan Badak Jawa ke habitat baru harus didasarkan pada kajian ilmiah yang ketat. Kematian Badak Musofa setelah dipindahkan pada November 2025, menurut KAMMI, harus menjadi pelajaran penting agar kebijakan konservasi tidak justru menimbulkan risiko baru bagi satwa langka tersebut.
Sorotan berikutnya tertuju pada aktivitas ekskavator dan motor trail di kawasan Gunung Sibayak. Meski pengelola menyebut pekerjaan ekskavator berkaitan dengan akses dan jalur evakuasi, KAMMI menilai pengawasan serta keterbukaan informasi tetap diperlukan.
Sementara itu, polemik rencana pembangunan Sekolah Rakyat di sekitar Hutan Kota UI juga dinilai perlu disikapi secara transparan. Kementerian Sosial telah mengklarifikasi bahwa pembangunan tersebut tidak akan dilakukan di dalam kawasan hutan kota.
Bagi KAMMI, berbagai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola lingkungan. Sebab, keberlanjutan ekosistem berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, ketersediaan air, serta masa depan generasi mendatang.
KAMMI juga mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Program tersebut menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mencapai serapan karbon bersih sebesar 140 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2030.
Namun, target itu harus dibuktikan melalui capaian nyata di lapangan. Data yang dikutip KAMMI menunjukkan luas lahan berhutan Indonesia pada 2024 mencapai 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari daratan. Pada periode yang sama, deforestasi netto meningkat dari 121.103 hektare pada 2023 menjadi 175.437 hektare pada 2024.
KAMMI juga menyoroti data emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang mencapai 220,74 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2023, termasuk sekitar 86,15 juta ton CO₂ ekuivalen dari kebakaran gambut.
“FOLU Net Sink 2030 tidak boleh menjadi slogan yang terdengar baik di konferensi internasional, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan persoalan di lapangan. Pemerintah harus berani membuka capaian dan kekurangannya. Jangan hanya melaporkan target, tunjukkan hasil nyata perlindungan hutan Indonesia,” tegas Ricki.
Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan hutan dan perluasan wilayah usaha pertambangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Menurutnya, komitmen penurunan emisi akan sulit diwujudkan apabila kebijakan pembangunan tidak disertai perlindungan lingkungan yang konsisten.
Atas berbagai persoalan tersebut, PP KAMMI meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Kehutanan dan kementerian terkait. Evaluasi, antara lain, perlu mencakup upaya menekan deforestasi, melindungi kawasan konservasi, mencegah kebakaran hutan dan lahan, menyelesaikan konflik kehutanan, serta memastikan target FOLU Net Sink 2030 berjalan terukur.
KAMMI bahkan mendesak Presiden berani mengganti Menteri Kehutanan apabila hasil evaluasi menunjukkan mandat perlindungan dan pengelolaan hutan tidak terlaksana dengan baik.
“Presiden harus memastikan Kementerian Kehutanan dipimpin oleh orang yang memahami hutan, bukan sekadar mengelola administrasi dan menyampaikan target. Jika kepemimpinan saat ini tidak mampu menjalankan mandat tersebut, Presiden harus berani mengambil keputusan. Jangan pertaruhkan masa depan hutan Indonesia karena persoalan kepemimpinan,” ujar Ricki.
KAMMI menegaskan, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan proyek infrastruktur. Negara juga berkewajiban memastikan hutan tetap terjaga, satwa liar terlindungi, ruang terbuka hijau tidak tergerus, dan masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Bagi organisasi tersebut, perlindungan lingkungan bukan penghambat pembangunan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab negara sekaligus amanat konstitusi untuk generasi mendatang.