ASKARA - Rencana bekerja sebagai sopir taksi di Arab Saudi membawa FS (29), warga Cimahi, Jawa Barat, ke luar negeri. Namun, perjalanan yang semula dijanjikan sebagai pekerjaan sipil justru berujung pada dugaan keterlibatan dalam militer Rusia. Keluarga menyebut komunikasi terakhir berlangsung pada 5 November 2026. Kini mereka menunggu kepastian tentang lokasi, kondisi, dan jalan pemulangan FS di tengah pertanyaan mengenai perekrutan dan perlindungan negara.
JANJI PEKERJAAN YANG BERUBAH
Keinginan memperbaiki kehidupan ekonomi sering menjadi alasan seseorang mencari pekerjaan ke luar negeri. Namun, bagi FS, harapan tersebut justru berubah menjadi persoalan serius yang menyangkut keselamatan dan kepastian hukum.
Menurut kronologi yang disampaikan kakaknya, Agris Yuni, kepada detikJabar, 18 November 2026, FS semula mengikuti seleksi pekerjaan sebagai pengemudi taksi di Arab Saudi. Setelah dinyatakan lolos, ia sempat membatalkan rencana keberangkatan karena terkendala biaya administrasi.
Kemudian muncul tawaran baru. Biaya awal dijanjikan ditanggung pihak perantara dan akan dibayar melalui pemotongan gaji. FS kembali mempersiapkan dokumen hingga akhirnya tiba di Arab Saudi pada 3 Oktober 2026.
Persoalan muncul ketika pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Keluarga memperoleh kabar bahwa FS kemudian berada di Rusia. Dalam komunikasi melalui panggilan video, ia terlihat mengenakan pakaian militer.
JEJAK YANG TERPUTUS
Keluarga menceritakan bahwa komunikasi mulai terganggu sejak akhir Oktober. FS sempat menyampaikan sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengurus dokumen pekerjaan. Namun, kemudian muncul pengakuan mengenai keberadaannya di Rusia.
detikJabar, 18 November 2026, memberitakan keterangan keluarga bahwa FS mengaku mengalami perlakuan kasar, kesulitan memperoleh makanan, dan kedinginan. Sementara itu, Pikiran Rakyat, 21 November 2026, kembali mengangkat pesan terakhir FS kepada istrinya pada 5 November. Dalam pesan tersebut, ia disebut menyampaikan keinginan untuk pulang.
Kesaksian tersebut tentu mengundang keprihatinan. Tetapi, secara jurnalistik, cerita keluarga tetap harus dibedakan dari fakta yang telah diverifikasi secara independen. Lokasi persis, status militer, kondisi kesehatan, dan kebebasan FS untuk meninggalkan pekerjaannya masih membutuhkan konfirmasi.
MISTERI DI BALIK PEREKRUTAN
Pertanyaan terpenting bukan semata-mata mengapa FS berada di Rusia, melainkan bagaimana proses perpindahan itu terjadi. Siapa perekrutnya? Siapa yang mengatur perjalanan dari Arab Saudi? Apakah FS mengetahui sejak awal bahwa pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan militer asing?
ANTARA, 19 November 2026, memberitakan bahwa Disnaker Kota Cimahi telah menerima pengaduan keluarga dan meminta kelengkapan kronologi serta bukti keberangkatan. Nama FS juga tidak tercatat dalam pendataan pekerja migran yang berangkat melalui prosedur resmi di daerah tersebut.
Sementara itu, ANTARA Jawa Barat, 20 November 2026, mengutip keterangan Polda Jabar bahwa kasus tersebut telah memasuki proses penyidikan. Polisi menyebut FS diduga mendapat iming-iming gaji besar. Berdasarkan informasi awal kepolisian, ia juga disebut mengetahui risiko dan jenis pekerjaan yang akan dijalani.
Keterangan ini perlu diuji, bukan langsung dijadikan kesimpulan. Mengetahui risiko pekerjaan tidak otomatis berarti seseorang memahami seluruh konsekuensi, lokasi penempatan, maupun kondisi sebenarnya. Persetujuan bekerja juga harus diperiksa: apakah diberikan secara sadar, tanpa penipuan, tekanan, atau pembatasan kebebasan.
NEGARA TIDAK BOLEH TERLAMBAT
Kasus FS memperlihatkan persoalan serius dalam pengawasan perekrutan tenaga kerja lintas negara. Apabila pekerjaan yang dijanjikan berbeda dari pekerjaan sebenarnya, pemerintah harus menelusuri kemungkinan penipuan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang.
UU Nomor 21 Tahun 2007 mengatur unsur perdagangan orang, termasuk perekrutan atau pemindahan melalui cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. Namun, penerapannya terhadap kasus FS harus menunggu pemeriksaan bukti dan pemenuhan unsur hukum.
Di sisi lain, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan landasan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, pengawasan, penanganan pengaduan, dan pemulangan pekerja migran yang menghadapi masalah di luar negeri.
Karena itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Luar Negeri, kepolisian, serta perwakilan diplomatik Indonesia perlu berkoordinasi. Prioritasnya memastikan lokasi dan keselamatan FS, memperoleh kejelasan status hukumnya, serta mengupayakan pemulangan melalui jalur yang memungkinkan.
LEBIH DARI SEKADAR KASUS INDIVIDU
Peristiwa ini tidak boleh berhenti sebagai kisah seorang warga Cimahi yang diduga menjadi tentara Rusia. Ada kemungkinan persoalan lebih besar di baliknya: lemahnya pengawasan perantara, ketidakjelasan kontrak, dan kerentanan calon pekerja yang tergiur janji penghasilan tinggi.
Pemerintah harus menelusuri seluruh mata rantai perekrutan, termasuk pihak yang menawarkan pekerjaan, mengurus keberangkatan, membiayai perjalanan, dan diduga memfasilitasi perpindahan negara. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus menyasar pihak yang bertanggung jawab, bukan sekadar menyelesaikan pengaduan keluarga.
Di tengah ketidakpastian, keluarga FS menunggu bukan hanya kabar, melainkan kepastian bahwa negara sungguh hadir. Sebab, mencari nafkah di luar negeri adalah hak warga negara, bukan alasan untuk kehilangan perlindungan.
Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi mendasar: jika tawaran pekerjaan dapat berubah menjadi jalan menuju medan perang, seberapa kuat sistem negara mencegahnya? Dan ketika seorang warga terjebak dalam situasi berbahaya di negeri orang, seberapa cepat negara mampu membawanya pulang?