Kamis, 19 November 2026 | 15:02
NEWS

Dana Muktamar dan Ujian Integritas NU

Dana Muktamar dan Ujian Integritas NU
Ilustrasi

ASKARA - Pengakuan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq tentang Rp70 miliar yang disebutnya untuk Muktamar Nahdlatul Ulama membuka persoalan serius. Di tengah penyidikan dugaan korupsi pertanahan, klaim itu memunculkan pertanyaan tentang asal uang, jalur penyaluran, penerima sebenarnya, serta kemungkinan penggunaan nama organisasi untuk menjelaskan transaksi yang belum terang. Publik berhak mengetahui faktanya, tetapi pembuktian tetap harus mengikuti proses hukum secara terbuka.

Fahd menyatakan uang Rp70 miliar diberikan “murni untuk NU”. Ia mengaku diminta Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Fahd mengaku akhirnya bersedia setelah Arif membawa nama seorang petinggi yang tak disebutkan. Ia menyebut uang itu pinjaman atau dana talangan Muktamar. CNN Indonesia dan ANTARA, 18 November 2026, memberitakan pernyataan tersebut.

Istilah “dana talangan” menuntut penjelasan: siapa peminjamnya, apakah ada perjanjian, melalui rekening mana uang disalurkan, dan apakah dikembalikan?

KPK menetapkan Fahd dan Arif sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. Namun, status tersangka tidak otomatis membuktikan Rp70 miliar berasal dari tindak pidana atau masuk ke kas NU. Hubungan dana yang diklaim untuk Muktamar dengan perkara pertanahan harus dibuktikan melalui rekening, komunikasi, dokumen, dan saksi. CNN Indonesia, 18 November 2026, menguraikan konteks perkara tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf membantah Muktamar ke-35 NU berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi dan meminta pihak yang membuat klaim menunjukkan bukti konkret. NU Online, 12 November 2026, memuat pernyataan tersebut. Bantahan ini merupakan sikap organisasi, bukan pengganti pemeriksaan bukti.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zaenur Rohman, meminta KPK menelusuri sumber, pengumpul, jalur, dan tujuan dana. Media Indonesia, 18 November 2026, mengutip pandangan tersebut. Tujuan yang diklaim baik tidak menghalalkan sumber uang yang melanggar hukum. Sebaliknya, penyebutan nama NU tidak cukup untuk menyimpulkan organisasi menerima atau mengetahui asal dana.

KPK perlu menjawab: apakah uang benar-benar diserahkan, dari mana sumbernya, siapa yang menguasai, dan apakah terkait perkara HGB? Fahd dan Arif perlu diberi ruang menjelaskan. PBNU serta panitia Muktamar patut dimintai keterangan mengenai pembiayaan, rekening penerimaan, pencatatan sumbangan, dan laporan pertanggungjawaban. Jika belum ada jawaban, nyatakan secara terbuka.

Transparansi bukan pengakuan atas tuduhan, melainkan cara menghadirkan fakta agar spekulasi tak berkembang. Proses hukum pun tidak boleh menjadikan nama organisasi sebagai jalan pintas untuk membangun kesimpulan.

Rp70 miliar itu harus ditelusuri, bukan sekadar diperdebatkan. Dari mana uang berasal, ke mana mengalir, siapa menerima, dan siapa bertanggung jawab? Jawabannya akan memisahkan pembelaan, dugaan, dan fakta hukum. Martabat organisasi dijaga bukan dengan menutup pertanyaan, melainkan dengan membuka bukti.

Editor: Husnie

Berita Terkait