ASKARA-Akhirnya RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang (UU) di sidang paripurna.
Nah, salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah rencana pembentukan dua lembaga baru yang akan menangani pengelolaan dan pengawasan aset hasil perampasan negara.
Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, pembentukan dua badan tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan UU Perampasan Aset berjalan profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Dia menyebut badan pertama yang akan dibentuk adalah Badan Pengelola Perampasan Aset. Habiburokhman mengatakan lembaga bertugas mengelola aset yang telah dirampas negara berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap.
"Kami mendorong adanya badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyaknya perampasan aset karena dia juga yang akan mengelolanya. Itu bisa menimbulkan konflik kepentingan,” kata Habiburokhman usai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya pemisahan fungsi penegakan hukum dengan pengelolaan aset merupakan praktik yang diterapkan di berbagai negara. Model tersebut dinilai dapat menjaga akuntabilitas sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman mengatakan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah memisahkan lembaga pengelola aset rampasan dari institusi penegak hukum.
"Dengan demikian, proses perampasan aset dan pengelolaannya dapat diawasi secara lebih objektif," katanya
Selain badan pengelola, DPR juga mengusulkan pembentukan badan pengawas. Lembaga ini dirancang sebagai instrumen pengawasan independen terhadap penerapan undang-undang yang baru disahkan tersebut.
"Keberadaan badan pengawas dinilai penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan perampasan aset," ujarnya
DPR ingin memastikan aturan tersebut tidak digunakan sebagai alat tekanan politik maupun sarana pemerasan oleh aparat yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Badan Pengawas Perampasan Aset dibentuk untuk menjawab aspirasi masyarakat.
Pihaknya mengingatkan jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum,” ujar Habiburokhman.
Ditegaskannya pembentukan dua badan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset hasil kejahatan yang dirampas negara. Dengan adanya pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan, DPR berharap implementasi UU Perampasan Aset tidak hanya efektif dalam memulihkan kerugian negara, tetapi juga tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Pengesahan UU Perampasan Aset selama ini dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi. Namun, efektivitas pelaksanaannya akan sangat bergantung pada desain kelembagaan serta mekanisme pengawasan yang dibangun setelah undang-undang tersebut berlaku.(dry)