ASKARA-Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan bakal dibahas oleh DPR. RUU ini diharapkan mampu memberikan batasan tegas terhadap kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan.
Regulasi tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menjamin perlindungan hak privasi masyarakat.
"Penyusunan RUU Penyadapan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara," kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, penyadapan memang menjadi salah satu instrumen penting untuk mengungkap kejahatan serius, mulai dari terorisme, korupsi, kejahatan terorganisasi, hingga kejahatan siber.
Namun, kata Bimantoro, penggunaannya harus memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas.
“Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban,” katanya.
Bimantoro menilai persoalan tersebut perlu dievaluasi secara serius dan transparan. Evaluasi harus mencakup dasar hukum, batas kewenangan, serta tujuan dilakukannya penyadapan.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra merasa sangat tersinggung ketika pimpinan tertinggi kami menjadi objek utama dalam persoalan yang mencuat tersebut. Karena itu, persoalan ini harus dijelaskan secara terang. Apa dasar kewenangannya dan apa kepentingannya? Jangan sampai praktik penyadapan justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pengaturan penyadapan harus berpedoman pada empat prinsip utama, yakni legalitas, tujuan yang sah (legitimate aim), kebutuhan mendesak (necessity), dan proporsionalitas (proportionality).
Keempat prinsip tersebut, kata dia diperlukan agar penyadapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Kewenangan aparat dalam penyelidikan maupun penyidikan, menurut dia, tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan pengawasan komunikasi tanpa batas.
"Berharap RUU Penyadapan nantinya memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pada saat bersamaan, aturan tersebut harus memastikan masyarakat memiliki perlindungan yang memadai terhadap potensi pelanggaran privasi," ujarnya.
Bimantoro juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif agar setiap tindakan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.(dry)