Selasa, 17 November 2026 | 15:10
NEWS

Pemerintah Diminta Tak Tergesa-gesa Pindahkan Badak Jawa, Firman Subagyo: Jangan Ada Agenda Terselubung

Pemerintah Diminta Tak Tergesa-gesa Pindahkan Badak Jawa, Firman Subagyo: Jangan Ada Agenda  Terselubung
Badak Jawa di habitatnya yang tenang di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. (Dok)

ASKARA-Pemerintah berencana memindahkan sebagian populasi Badak Jawa dari habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Rencana tersebut menuai kritikan dari anggota DPR. Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengingatkan agar langkah tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung kajian ilmiah yang komprehensif dan transparan.

Politisi partai Golkar ini menegaskan, dirinya mendukung upaya pemerintah membangun populasi kedua Badak Jawa sebagai bagian dari strategi konservasi untuk mencegah kepunahan. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa proses pemindahan satwa langka tersebut memiliki risiko besar yang harus diperhitungkan secara matang.

“Saya mendukung gagasan untuk memiliki populasi kedua Badak Jawa. Itu keniscayaan konservasi. Tapi saya sangat mengkritisi cara dan waktunya. Jangan tergesa-gesa. Ini bukan seperti memindahkan kambing, ini memindahkan satwa paling langka di dunia,” tegas Firman dalam siaran persnya, Selasa (17/11/2026).

Pihaknya juga mengingatkan, populasi Badak Jawa saat ini diperkirakan hanya sekitar 80 ekor dan seluruhnya berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat setiap keputusan terkait pemindahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena menyangkut keberlangsungan salah satu spesies paling langka di dunia.

“Badak Jawa itu bukan milik Banten saja, bukan milik Jawa Timur saja. Badak Jawa itu milik Indonesia, milik dunia. Kita tidak boleh berjudi dengan 80 ekor yang tersisa ini,” tegasnya.

Firman mengungkapkan, setidaknya terdapat lima risiko serius yang harus dijawab pemerintah sebelum rencana translokasi Badak Jawa direalisasikan.

Dia menyebut, pertama, risiko kematian selama proses translokasi. Menurutnya, Badak Jawa merupakan satwa yang sangat sensitif terhadap stres. Proses penangkapan, pembiusan hingga pengangkutan dari Banten ke Banyuwangi berpotensi menimbulkan tekanan fisik yang dapat membahayakan keselamatan satwa tersebut.

Kedua, kesesuaian habitat di lokasi tujuan. Firman mempertanyakan apakah kawasan Taman Nasional Alas Purwo benar-benar memiliki kondisi ekologis yang sesuai dengan kebutuhan hidup Badak Jawa. Hal tersebut mencakup ketersediaan pakan sepanjang tahun, kualitas air, karakteristik tanah, hingga keberadaan kubangan yang menunjang kehidupan satwa tersebut.

"Kesesuaian habitat tidak cukup hanya berdasarkan pengamatan awal, tetapi harus dibuktikan melalui kajian ilmiah dan pemantauan jangka panjan," katanya.

Ketiga, risiko penyebaran penyakit. Pemindahan satwa berpotensi membawa penyakit dari habitat asal ke lokasi baru. Sebaliknya, Badak Jawa juga berisiko terpapar penyakit yang sebelumnya tidak ditemukan di Ujung Kulon.

"Makanya diperlukan pemeriksaan kesehatan, sistem karantina yang ketat, serta kajian epidemiologi sebelum proses pemindahan dilakukan," ujar Firman.

Keempat, risiko konflik dan perburuan liar. Firman menyoroti kesiapan sistem pengamanan di kawasan Alas Purwo yang dinilai harus menjadi perhatian serius. Mengingat tingginya nilai cula badak di pasar gelap, pemerintah harus memastikan perlindungan terhadap satwa tersebut benar-benar memadai, termasuk dari ancaman perburuan ilegal dan potensi konflik dengan aktivitas manusia di sekitar kawasan.

Kelima, risiko genetik terhadap keberlanjutan populasi. Ia mengingatkan pentingnya pemilihan individu yang akan dipindahkan dengan mempertimbangkan kondisi genetik dan kemampuan reproduksinya.

Jangan sampai pemindahan justru mengurangi potensi perkembangbiakan populasi di Ujung Kulon atau menimbulkan persoalan genetik pada populasi baru," kata Firman mengingatkan.

Atas berbagai risiko tersebut, Firman mendesak pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemindahan sampai seluruh aspek kesiapan benar-benar terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pihaknya juga meminta pemerintah membentuk tim kajian independen yang melibatkan pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, serta perwakilan masyarakat lokal. Kajian tersebut, menurutnya, harus mengacu pada standar International Union for Conservation of Nature (IUCN), dilakukan secara transparan, dan hasilnya dapat diakses oleh publik.

“Saya minta pemerintah membentuk tim kajian independen yang terdiri dari pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, dan masyarakat lokal. Kajiannya harus mengikuti standar IUCN, harus transparan, dan harus dibuka ke publik. Jangan kajian tertutup yang hanya untuk melegitimasi proyek,” tegasnya.

Sebagai alternatif, pihaknya mengusulkan agar pemerintah menerapkan tahapan persiapan dan pemindahan secara bertahap. Pertama, pemerintah perlu mempersiapkan kawasan Alas Purwo selama dua hingga tiga tahun, termasuk membangun fasilitas sanctuary dan memperkuat sistem pengamanan.

Kedua, apabila hasil kajian menyatakan layak, pemerintah dapat mempertimbangkan uji coba translokasi satu hingga dua ekor badak jantan sebagai tahap awal, dengan pemantauan intensif selama satu hingga dua tahun.

Ketiga, pemindahan populasi selanjutnya hanya dapat dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan proses tersebut berjalan aman dan tidak mengancam keberlangsungan hidup Badak Jawa.

“Lebih baik kita terlambat dua tahun karena kajian yang matang, daripada kita terburu-buru dan kehilangan satu ekor Badak Jawa pun. Kalau sampai gagal, Indonesia akan dicatat sejarah sebagai negara yang membuat Badak Jawa punah,” katanya.

Firman menegaskan, sebagai anggota Komisi IV DPR RI, dirinya akan mengawal secara ketat kebijakan, anggaran, serta pelaksanaan rencana pemindahan tersebut.

Pihaknya juga berencana mendorong Komisi IV DPR RI untuk memanggil Kementerian Kehutanan guna meminta penjelasan secara terbuka mengenai dasar ilmiah, tujuan, dan kesiapan pemerintah dalam menjalankan program konservasi tersebut.

“Saya akan minta Komisi IV DPR RI untuk memanggil Kementerian Kehutanan dan meminta penjelasan secara terbuka. Ini menyangkut marwah bangsa di mata dunia. Tidak boleh ada proyek asal-asalan atas nama konservasi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan tidak ada kepentingan atau motif lain di balik rencana pemindahan tersebut selain tujuan konservasi dan penyelamatan Badak Jawa.

“Jangan sampai ada agenda atau tujuan tertentu yang tidak berkaitan dengan kepentingan konservasi. Keselamatan dan kelangsungan hidup Badak Jawa harus menjadi prioritas utama,” tutup Firman.

Muncul wacana soal relokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur diutarakan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Hashim menyebutkan rencana pemindahan itu dikarenakan ada potensi bencana alam seperti gempa atau tsunami. Dia juga menyinggung efek letusan Gunung Anak Krakatau yang sempat erupsi pada September lalu. (dry)

Editor: Hendry Ginting