ASKARA-Pemerintah ternyata memiliki tunggakan pembayaran subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp14,565 triliun dari periode 2020 hingga 2026.
Dikhawatirkan jika utang tersebut tak dibayar membebani keuangan perusahaan dan beresiko mengganggu kelancaran produksi serta distribusi pupuk bersubsidi untuk petani.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menegaskan besarnya piutang tersebut berdasarkan data Pupuk Indonesia per 31 Oktober 2026. Dari total tunggakan itu, ungkapnya sekitar 85,5 persen berasal dari kewajiban pembayaran subsidi pupuk untuk penyaluran sepanjang 2025.
Sekjen DPP PAN ini menyampaikan persoalan tersebut saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (17/11/2026).
Atas persoalan itu, DPR, lanjutnya akan mengawal penyelesaian kewajiban pemerintah agar pembayaran subsidi kepada Pupuk Indonesia dapat segera direalisasikan.
“Tagihan dari pemerintah, dalam hal ini piutang Pupuk Indonesia, belum terbayar sepenuhnya kurang lebih Rp14,5 triliun dari tahun 2020 hingga 2026. Kami menginisiasi dan ingin mengawal bagaimana caranya pemerintah membayarkan kewajiban tersebut,” katanya.
Eko menjelaskan, keterlambatan pembayaran subsidi membuat Pupuk Indonesia harus mengandalkan pembiayaan dari pihak ketiga, termasuk pinjaman melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk menjaga kegiatan operasional.
Situasi tersebut, katanya menimbulkan konsekuensi tambahan berupa beban bunga pinjaman yang turut menekan arus kas perusahaan.
Eko meyakini bila pembayaran subsidi secara tepat waktu akan memberikan ruang keuangan yang lebih sehat bagi perusahaan tersebut. Dengan demikian, kegiatan produksi dan distribusi pupuk dapat berjalan lebih optimal.
“Walaupun ada pembayaran, mereka juga mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga, dalam hal ini Himbara. Itu ada bunga di dalamnya, tinggi juga. Akan lebih bagus kalau ada cash flow, akhirnya bisa produksi bagus, distribusi bagus, dan manajemen lebih baik lagi,” katanya.
Pihaknya juga mengapresiasi kontribusi Pupuk Indonesia dalam mendukung program swasembada pangan nasional, termasuk melalui kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.
Namun, menurut Eko, dukungan perusahaan terhadap sektor pertanian perlu diimbangi dengan kepastian pembayaran kewajiban pemerintah. Sebab, keberlangsungan pasokan pupuk berkaitan langsung dengan kebutuhan petani.
Selain persoalan piutang subsidi, lanjutnya industri pupuk nasional juga menghadapi tantangan dari ketidakpastian geopolitik global, terutama dinamika konflik di kawasan Timur Tengah.
"Potensi gangguan perdagangan melalui Selat Hormuz dapat memengaruhi pasokan dan harga sejumlah bahan baku pupuk impor. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain sulfur, batuan fosfat, serta kalium atau kalium klorida (KCl)," kata Eko.
Ditegaskannya, harga bahan baku meningkat ketika piutang subsidi pemerintah belum diselesaikan, tekanan terhadap kondisi keuangan industri pupuk nasional berpotensi semakin besar.(dry)