ASKARA-Pemerintah dan DPR didorong untuk segera merealisasikan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, di sela-sela diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di gedubg DPR, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, keberadaan obligasi daerah menjadi penting di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Pihaknya menjelaskan, sejak tahun lalu pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi di sembilan provinsi dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi.
Seluruh masukan tersebut, kata Mekeng menjadi bahan penyusunan naskah akademik yang nantinya akan diserahkan kepada DPR sebagai landasan pembahasan RUU Obligasi Daerah.
"Menurut kami, sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang tentang obligasi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya di daerah," ujar Mekeng.
DiIa menilai, sejak era reformasi dan penerapan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri, termasuk dalam memperkuat kemampuan fiskalnya. Namun, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan APBD dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Mekeng mengatakan, obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan sekaligus membuka peluang investasi bagi masyarakat maupun investor.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah memanfaatkan obligasi daerah untuk membiayai proyek-proyek strategis. Salah satunya Vietnam yang menerbitkan obligasi untuk mendukung pembangunan pengelolaan air dan pengolahan sampah.
Nah, skema serupa menurutnya dapat diterapkan di Indonesia dengan mengarahkan dana obligasi pada proyek-proyek produktif yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.
"Obligasi daerah harus disandarkan pada proyek yang bisa menghasilkan uang. Misalnya pembangunan rumah sakit atau pelabuhan. Dari kegiatan tersebut ada pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kupon atau bunga serta pokok obligasi," jelasnya.
Pihaknya menegaskan, dana hasil penerbitan obligasi daerah tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan maupun kegiatan yang tidak memiliki sumber pendapatan jelas.
Ia juga membedakan obligasi daerah dengan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Menurutnya, obligasi daerah memiliki basis pembayaran dari pendapatan proyek yang dibiayai, sehingga pengelolaannya harus dirancang secara terukur sejak awal.
Mekeng jugab mengungkapkan bahwa tidak semua daerah dapat dengan mudah menerbitkan obligasi. Terdapat sejumlah persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi, mulai dari persetujuan DPRD, pemeriksaan kondisi keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga evaluasi oleh lembaga dan otoritas terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berdasarkan kajian dan evaluasi yang dilakukan Fraksi Partai Golkar MPR, terdapat sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai memiliki potensi atau kelayakan untuk menerbitkan obligasi daerah.
Dia menambahkan, penerbitan obligasi juga harus memperhatikan kesiapan proyek. Pemerintah daerah perlu memastikan perencanaan pembangunan telah matang agar dana yang diperoleh dari investor dapat langsung dimanfaatkan dan tidak mengendap tanpa kegiatan produktif.
Selain itu, Mekeng menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana obligasi agar tetap sesuai dengan tujuan penerbitannya.
Mekeng juga memastikan bahwa pergantian kepala daerah tidak akan membatalkan kewajiban pembayaran obligasi yang telah diterbitkan. Kewajiban tersebut tetap berlaku hingga jatuh tempo sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
"Ketika obligasi sudah diputuskan dan diterbitkan, kewajibannya tetap berjalan sampai jatuh tempo meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Sama seperti surat utang negara yang tetap berlaku meskipun presidennya berganti," tegasnya.
Mekeng berharap, pembentukan UU Obligasi Daerah dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menyediakan alternatif investasi yang produktif bagi masyarakat.
Dia menyebutkan, Fraksi Partai Golkar MPR telah memasuki tahap final penyusunan naskah akademik. Dokumen tersebut dijadwalkan diserahkan kepada pimpinan MPR pada 18 November 2026 pukul 09.00 WIB untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR.
"Dengan adanya landasan hukum yang kuat, kita berharap obligasi daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang aman, transparan, dan akuntabel dalam mendukung percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas. (dry)