ASKARA-Pemilihan Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan itu harus mengacu pada mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Demikian pandangan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, Jumat (13/11/2026).
Dia menyatakan ketentuan tersebut mengamanatkan MPR menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Menurut Said, yang juga Ketua Banggar DPR inj, mekanisme tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki peran utama dalam menentukan figur yang akan mendampinginya menjalankan pemerintahan.
Pihaknya berpandangan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden kali ini berada dalam kerangka keberlanjutan pemerintahan, bukan kontestasi pemilihan umum.
Karena itu, Presiden Prabowo, katanya memiliki keleluasaan mempertimbangkan berbagai latar belakang calon, mulai dari tokoh partai politik dalam koalisi pemerintahan, figur di luar koalisi, hingga kalangan profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan.
Dia menegaskan setiap pilihan memiliki kelebihan dan konsekuensi politik tersendiri.Nah apabila Prabowo memilih kader dari internal Partai Gerindra, misalnya, Presiden dinilainya memiliki keuntungan dari sisi kedekatan politik dan kesamaan arah perjuangan.
Tak hanya kader sendiri, Said mengatakam pilihan juga dapat diperluas kepada tokoh koalisi yang bukan kader Gerindra, termasuk figur yang memiliki pengalaman pemerintahan dan kemampuan teknokratis.
Presiden Prabowo, lanjutnya juga punya a lternatif lainnya adalah memilih tokoh dari luar koalisi pemerintahan. "Langkah tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus memperluas dukungan politik, baik di parlemen maupun di luar parlemen," jelas Said.
Bahkan, menurutnya, Presiden juga memiliki opsi menunjuk figur nonpartai yang berasal dari kalangan profesional, ulama, maupun budayawan sesuai kebutuhan pemerintahan.
Dari berbagai alternatif tersebut, Said menegaskan sosok ideal Wakil Presiden adalah figur dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen, tetapi tetap mempunyai kedekatan dan keselarasan penuh dengan Presiden.
Menurut dia, calon Wakil Presiden juga harus memahami karakter kepemimpinan Presiden serta mampu menempatkan diri sebagai pendamping, bukan pesaing dalam menjalankan pemerintahan.
Said menginginkan figur yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga kecakapan dan rekam jejak dalam pemerintahan.
"Dengan demikian, pengalaman dan kapasitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk membantu Presiden merumuskan kebijakan serta menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional," katanya.
Pihaknya juga mengingatkan pentingnya menghindari munculnya dua pusat kekuasaan atau matahari kembar dalam kepemimpinan nasional.
Said berpandangan, hubungan Presiden dan Wakil Presiden harus dibangun atas dasar saling melengkapi, kesamaan visi, serta pembagian peran yang jelas.
Pihaknya berharap pasangan kepemimpinan tersebut idealnya dapat kembali berduet dalam Pemilu 2029 agar kesinambungan pembangunan dapat dirasakan lebih jauh oleh masyarakat.(dry)
