ASKARA - Upaya memperkuat posisi dan memperjuangkan aspirasi pemerintahan desa memasuki babak baru. Sebanyak 10 organisasi desa tingkat nasional sepakat membentuk Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organisasi Desa di Jakarta, 11-12 November 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil penting Rapimnas yang diikuti perwakilan organisasi desa dari berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.
Ketua ABPEDNAS Kabupaten Cianjur, Rini Pujiastuti, S.Kom., yang turut hadir dalam forum tersebut, mengatakan pembentukan FODI merupakan langkah untuk menyatukan kekuatan organisasi desa yang selama ini bergerak melalui jalur masing-masing.
"Selama ini organisasi desa berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya FODI, kita bersatu, kita satu suara untuk membawa aspirasi desa ke pemerintah pusat," ujar Rini.
Sepuluh organisasi yang bergabung dalam FODI adalah APDESI MP, APDESI, ABPEDNAS, PABPDSI, AKSI, DPN PPDI, PAPDESI, PPDI, APKASI, dan Gerakan Membangun Desa (GEMA DESA).
Melalui forum bersama ini, berbagai persoalan dan kebutuhan pemerintahan desa diharapkan dapat dibicarakan secara kolektif. FODI juga dirancang menjadi ruang koordinasi untuk menyusun program kerja bersama sejumlah kementerian.
Setiap tahun, forum tersebut akan membahas perkembangan desa, persoalan strategis yang dihadapi pemerintahan desa, serta berbagai kebutuhan yang memerlukan perhatian pemerintah pusat.
Lebih jauh, FODI diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan, regulasi, undang-undang, maupun aturan turunannya yang berkaitan dengan desa.
"Jadi tidak lagi desa hanya menjadi objek, tapi desa dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan," tegas Rini.
Dalam Rapimnas tersebut juga disepakati bahwa pertemuan dan konsolidasi FODI dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. Forum ini menjadi sarana bagi organisasi-organisasi yang tergabung untuk menyampaikan perkembangan, kebutuhan, serta aspirasi anggotanya kepada pemerintah pusat.
Menariknya, FODI tidak akan membentuk struktur kepengurusan berjenjang di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Struktur forum hanya berada di tingkat nasional atau pusat.
Masing-masing organisasi tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan sesuai kepentingan serta bidang perjuangannya. Seluruh aspirasi tersebut selanjutnya akan dihimpun untuk diperjuangkan melalui komunikasi dengan kementerian terkait.
Pembentukan FODI diharapkan memperkuat posisi organisasi desa dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa, dan perangkat desa.
Bagi Rini, hasil Rapimnas tersebut menjadi semangat baru bagi perwakilan daerah untuk membawa perubahan melalui kerja bersama.
"Kami pulang dari Jakarta membawa semangat baru. Cianjur siap menjadi bagian dari gerakan besar ini," pungkasnya.
Terbentuknya FODI diharapkan menjadi awal konsolidasi yang lebih kuat, sehingga suara desa tidak hanya didengar, tetapi juga mendapat ruang dalam proses perumusan kebijakan pembangunan nasional.
