ASKARA - Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga sekaligus memenuhi hak dan melindungi anak dari berbagai persoalan sosial.
Pengembangan dan penguatan layanan PUSPAGA tersebut diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI melalui Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, didukung UNICEF, serta menggandeng Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan sebagai leading sector.
Kegiatan berlangsung selama dua hari, 11-12 November 2026, di Halogen Hotel, Merauke. Acara dibuka secara resmi Kepala Dinas Sosial dan P3A Papua Selatan, Fidelis Nggol, S.Pd., M.Pd., dengan menghadirkan narasumber secara daring, Eko Novi Ariyanti, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II.
Dalam sambutannya, Fidelis menegaskan bahwa sebagai provinsi otonomi baru yang masih terus berbenah, Papua Selatan berkomitmen menyelaraskan pembangunan sumber daya manusia dengan visi mewujudkan Provinsi dan Kabupaten Layak Anak (KLA).
"Pembentukan PUSPAGA di wilayah kita menjadi langkah krusial untuk menjawab berbagai tantangan sosial di tingkat keluarga, seperti pencegahan perkawinan usia anak, penurunan angka stunting, serta meminimalkan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak," tegas Fidelis.
Ia berharap pengembangan PUSPAGA menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten di Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, bersama lembaga adat serta lembaga agama, perlu berjalan beriringan agar layanan tersebut dapat menjangkau keluarga hingga ke kampung-kampung.
Fidelis juga memaparkan data mengenai berbagai persoalan yang dihadapi anak di Papua Selatan, mulai dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, perkawinan usia dini, penyalahgunaan lem oleh anak, hingga penelantaran anak. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan keterlibatan serius seluruh pemangku kepentingan.
Pengembangan PUSPAGA sendiri memiliki landasan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai urusan wajib nonpelayanan dasar, termasuk suburusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak.
Penyelenggaraannya juga diperkuat melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.
Diskusi yang melibatkan berbagai lembaga pemerhati perempuan dan anak, pendamping keluarga, serta unsur akademisi tersebut dipandu Ety Sri Nurhayati, Perencana Ahli Madya Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi dialog bersama Eko Novi Ariyanti. Sejumlah pertanyaan kritis disampaikan perwakilan Universitas Musamus, kelompok Aisyiyah Papua Selatan, Dinas P3AKB Kabupaten Merauke, Komunitas Bevak Pintar, Jaringan Peduli Anak Bangsa Papua Selatan (JPAB), dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).
Berbagai masukan tersebut mengerucut pada pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan memberikan layanan PUSPAGA. Tenaga konselor, psikolog, pekerja sosial, dan pendamping keluarga perlu dibekali keterampilan memadai, sekaligus memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan.
PUSPAGA diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga formal, tetapi benar-benar hadir sebagai ruang konsultasi yang mudah diakses, aman, dan ramah keluarga. Masyarakat diharapkan tidak merasa ragu ataupun takut untuk datang menyampaikan persoalan pengasuhan maupun permasalahan keluarga yang dihadapi.
Kepada Askara, Fidelis menjelaskan bahwa pada hari kedua kegiatan, peserta akan melakukan pemetaan dan identifikasi berbagai persoalan anak dan keluarga, termasuk kebutuhan pengasuhan anak. Selanjutnya, dilakukan identifikasi program pembangunan daerah serta penyusunan rencana aksi daerah.
Menurut Fidelis, salah satu hal paling krusial adalah mengidentifikasi model pengembangan layanan PUSPAGA yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta kapasitas pemerintah daerah.
Hal itu penting agar pembentukan dan penyelenggaraan PUSPAGA tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat ditindaklanjuti secara konkret di empat kabupaten di Papua Selatan.
Fidelis yang juga menjabat Ketua PGRI Papua Selatan berharap sinergi seluruh pihak dapat memastikan setiap keluarga memperoleh akses pendampingan dan edukasi pengasuhan. Dengan demikian, PUSPAGA dapat menjadi salah satu garda pelayanan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua Selatan.
