ASKARA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan waktu 1-2 hari kepada para anggota DPR untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Demikian dikatakan Wakil Ketua (Waka) DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di gedung DPR, Selasa (10/11/2026) terkait mekanisme Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
"Jadi kita lihat saja perjalanannya. Kita lihat besok apakah 1 hingga 2 hari ke depan dari para anggota apakah sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkait usulan," kata Saan.
Sekadar diketahui, untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi anggota DPR.
Berdasarkan ketentuan UU MD3, usulan penggunaan hak tersebut harus diajukan oleh sedikitnya 25 anggota DPR.
Selanjutnya, usulan tersebut hsrus mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR. Rapat Paripurna ini yang mengambil keputusan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat dan rapat paripurna harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
Sekadar diketahui pada perkembangannya hampir 50 anggota DPR dari sejumlah fraksi telah menandatangani persetujuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dan usulan itu sudah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Saan selanjutnya menjelaskan setelah usulan disampaikan pimpinan DPR akan memeriksa apakah pengajuan hak tersebut memenuhi syarat. Salah satunya mengenai argumentasi.
"Pimpinan akan pelajari ya, akan kaji semua pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya Hak Menyatakan Pendapat. Itu kan kita akan lihat argumentasinya, akan lihat dasar-dasar hukumnya dan sebagainya. Pimpinan DPR juga akan memeriksa persyaratan pengajuan hak menyatakan pendapat. Termasuk jumlah dan sebaran fraksinya," jelasnya.
Setelah semua syarat terpenuhi, Saan menyebut pimpinan DPR akan membawa ke rapat pimpinan. Selanjutnya, kata dia, usulan itu akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
"Nanti ketika itu memenuhi semua hasil kajiannya nanti kita akan bawa ke rapim dan tentu nanti diteruskan ke Bamus. Nanti tergantung rapim dan Bamus menyikapi kalau memang ada usulan dari para anggota untuk mengusulkan HMP," jelas dia. (dry)
