ASKARA-Aparat penegak hukum diingatkan untuk tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Demikian ditegaskan Ketua DPR Puan Maharani saat pidato Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sidang paripurna ini juga dihadiri para Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam pidatonya, Puan menyinggung soal kasus yang bikin heboh jagat politik di tanah air yakni skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. DPR, tegasnya mengapresiasi tindakan aparat kepolisian dalam merespon kasus yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” kata Puan Maharani.
Dalam kesempatan tersebut, Puan kemudian menyinggung mengenai kasus penyadapan terhadap Presiden yang diduga dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi Polri termasuk mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
Pada bagian lain, Puan memastikan, DPR akan mendukung upaya Polri dalam melakukan pengusutan secara transparan dan profesional, untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI.
“Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tambah Puan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut lalu mengungkap sejumlah hal lain ya g menjadi perhatian DPR pada masa sidang ini. Pihaknya menyebut, kasus penyadapan presiden menjadi salah satu yang akan dikawal dewan dalam fungsi pengawasan DPR.
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.
Untuk diketahui sejumlah masalah menjadi perhatian DPR dalam menjalani fungsi pengawasan yakni, Penanganan kasus penyadapan Presiden Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, Penanganan kasus perundungan anak, Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Selain itu isu gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri, Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial, Evaluasi penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak, Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerataan program revitalisasi sekolah, Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal dan Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri. (dry)
