ASKARA – Pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dinilai tidak boleh hanya menjadi seremoni ganti figur. Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan total tata kelola dan keandalan listrik nasional.
Pria yang akrab disapa Gus Rivqy ini mengingatkan, masyarakat butuh solusi, bukan sekadar penjelasan teknis setelah lampu padam.
"Kita tidak bisa terus-menerus melihat gangguan listrik berulang, kemudian hanya mendapatkan penjelasan teknis setelah masalah terjadi," ujar Gus Rivqy, Kamis (15/10/2026).
Sorotan itu bukan tanpa alasan. Dalam enam bulan terakhir, blackout terjadi beruntun di wilayah vital.
"Pada Mei 2026, pemadaman massal melanda sebagian wilayah Sumatera. Pada Juni 2026, pemadaman bergilir terjadi di sejumlah daerah di Jawa akibat gangguan teknis pada dua unit pembangkit besar. Terbaru, gangguan pasokan listrik juga terjadi di Batam pada 12 Oktober 2026," beber Gus Rivqy.
Menurutnya, blackout tidak bisa lagi dianggap urusan teknis semata. Ini adalah alarm keras soal lemahnya perencanaan, pemeliharaan infrastruktur, hingga kesiapan manajemen dalam kondisi darurat.
Sebagai BUMN strategis, PLN didesak untuk menggeser orientasi. Bukan hanya mengejar target bisnis dan investasi, tapi menjamin kontinuitas pasokan dan perlindungan pelanggan.
"Jangan hanya memberikan penjelasan bahwa terjadi gangguan jaringan, pembangkit, atau faktor teknis lainnya. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar penjelasan setelah kejadian, tetapi penyelesaian akar masalah," tegas Ketua Umum DKP Panji Bangsa tersebut.
Gus Rivqy juga menyentil penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PLN yang dinilai masih sebatas dokumen kepatuhan.
"Jangan sampai direksinya berganti, tetapi persoalan yang sama terus berulang," katanya.
Ia pun memberikan rapor kerja yang harus ditagih ke manajemen baru. Kinerjanya harus terukur, meliputi: frekuensi dan durasi pemadaman, kecepatan pemulihan, kesiapan cadangan pembangkit, keandalan transmisi-distribusi, hingga efektivitas contingency plan.
"Saya kira ketahanan listrik tentu tidak cukup mengandalkan penambahan kapasitas pembangkit, tapi juga membutuhkan jaringan yang andal, pemeliharaan disiplin, koordinasi yang baik, dan respons cepat," ucapnya.
Gus Rivqy mengingatkan dampak pemadaman sangat luas — industri terhambat, UMKM terganggu, layanan publik lumpuh, dan biaya masyarakat membengkak.
Karena itu, ia mendesak audit menyeluruh terhadap sistem manajemen risiko, pengawasan internal, dan tindak lanjut investigasi gangguan sebelumnya.
"Jangan sampai listrik kembali menyala, lalu persoalan dianggap selesai, padahal akar masalahnya belum dituntaskan. Jika ditemukan kelemahan, harus ada tindakan korektif dan pertanggungjawaban yang jelas," lugas dia.
Komisi VI DPR RI, ditegaskannya, akan mengawal ketat kinerja Dirut baru.
"Ukuran keberhasilan PLN bukan hanya pertumbuhan bisnis dan capaian investasi, tetapi juga kemampuan menjamin listrik tetap tersedia bagi masyarakat. Pergantian Dirut harus menghasilkan perubahan yang terukur dan dirasakan pelanggan," pungkas Gus Rivqy.
