ASKARA - Indonesia dengan 17.504 pulau, garis pantai 108.000 kilometer terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dan luas laut 6,4 juta km² atau 77% dari total wilayah, ternyata baru memanfaatkan secuil dari harta karun birunya.

Data terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipaparkan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, saat menjadi keynote speaker dan panelis di The 13th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA) 2026 di Miri, Malaysia, mengungkap fakta mencengangkan. Potensi produksi akuakultur berkelanjutan Indonesia mencapai 100,06 juta ton per tahun, namun yang diproduksi pada 2024 baru 18,41 juta ton. Artinya, tingkat pemanfaatan baru 18,40%.

"Ini indicates a tremendous opportunity. Kita punya kesempatan raksasa untuk memproduksi komoditas konvensional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kedaulatan pangan," tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024-2029, membawakan tema "Praktik Terbaik Akuakultur Inovatif dan Sistem Manajemen Rantai Pasok Terintegrasi: Kunci untuk Akuakultur yang Produktif".

Menguntungkan, dan Berkelanjutan

Dalam pemaparannya, rinciannya lebih ironis. Untuk budidaya laut (mariculture), potensi lahan mencapai 24 juta hektare, namun yang dimanfaatkan baru 181.000 hektare atau 0,75%. Masih ada 21,9 juta hektare yang menganggur.

Untuk tambak payau (brackishwater) seluas 2,88 juta hektare, baru dipakai 29,25%. Sementara air tawar dengan potensi lebih 2,83 juta hektare baru dipakai 7,48%.

Padahal, sektor ini sudah membuktikan diri. Dari 2012 hingga 2024, Indonesia konsisten menjadi produsen akuakultur terbesar kedua di dunia setelah China. Pada 2024, produksi kita 15,75 juta ton, terdiri dari 9,85 juta ton rumput laut dan 5,9 juta ton ikan.

"Indonesia should avoid viewing aquaculture solely as fish farming. Masa depan harus mengintegrasikan ikan, udang, moluska, rumput laut, jasa ekosistem, dan bioteknologi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2001-2004 itu

Dunia Sedang Sakit

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin membuka dengan diagnosis pahit. Peradaban manusia sedang menghadapi tantangan eksistensial.

Pertama, ledakan populasi. Kedua, gaya hidup mainstream kapitalisme yang ia sebut 6 penyakit: Consumerism, Greed, Self-interest, Hedonism, Hegemony, dan Colonialism.

Ketiga, dinamika global yang memburuk: tensi geopolitik dan perang bersenjata, perang dagang global dan tarif impor tinggi ke AS, triple krisis ekologi (polusi, hilangnya biodiversitas, dan pemanasan global), serta disrupsi Industri 4.0 (AI, IoT, robotik).

Implikasinya: tekanan produksi di tengah permintaan naik, rantai pasok terganggu, biaya input naik, inflasi, pertumbuhan ekonomi melambat, cuaca ekstrem, pengangguran, kemiskinan, kelaparan, hingga kerusuhan sosial.

"Ensuring enough food, medicines, housing, energy, water, mineral, and other human needs; and simultaneously protecting the carrying capacity of Planet Earth is one of the defining challenges in this 21st Century," tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University.

Solusinya, menurutnya, hanya tiga: bangun tata kelola global yang adil dan damai, pakai sains-teknologi-manajemen terintegrasi untuk meningkatkan produksi sambil menjaga ekosistem, dan distribusikan kemakmuran secara adil - leave no one behind.

Harta Karun US$ 1,4 Triliun per Tahun

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia: 77% adalah laut (6,4 juta km²), 23% darat (1,9 juta km²), dengan 17.504 pulau, dan garis pantai 108.000 km terpanjang kedua setelah Kanada.

Potensi budidayanya saja 100,06 juta ton per tahun. Ini adalah kunci kedaulatan pangan.

Menurutnya, jika semua potensi ekonomi biru digarap, nilainya fantastis. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB University (CCMRS) menghitung 11 sektor ekonomi biru Indonesia memiliki nilai US$ 1,348 triliun atau sekitar Rp 22.000 triliun per tahun.

Angka itu setara 6 kali APBN 2024 (Rp 3.400 triliun) atau 1,2 kali PDB Nasional. Sektor terbesar adalah Budidaya Pesisir dan Laut (210 miliar US$), Energi dan Mineral (210 miliar US$), Industri dan Jasa Maritim (200 miliar US$), dan Industri Bioteknologi Kelautan (180 miliar US$). Sektor ini juga mampu menyerap 45 juta tenaga kerja atau 36% dari total angkatan kerja Indonesia.

Di sinilah konsep Blue Economy yang didefinisikan Rokhmin pada 2014 menjadi kunci: Mengutif pendapatnya sendiri, menurut Prof. Rokhmin, definisi Ekonomi Biru (Blue Economy) adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara berkelanjutan (Dahuri, 2015).

Ini mencakup manfaat yang tidak ternilai uang seperti penyerapan karbon, perlindungan pantai, dan pengatur iklim.

Saat Ikan Jauh Lebih Unggul Dari Sapi

Dulu, laut hanya soal tangkap ikan. Kini, dengan kemajuan 3 teknologi raksasa - Digital Technology (AI, Big Data, Blockchain, Quantum Computing, Robotics, Drone), Biotechnology (Bioprospecting, Genome Editing, DNA Rekombinan, Bioremediasi), dan Nanoteknologi - akuakultur berevolusi total.

Jika dulu hanya menghasilkan ikan, udang, dan mutiara (established roles), kini ia menghasilkan peran baru (emerging roles): pangan fungsional (nutraceutical), farmasi anti-kanker dan anti-virus, pupuk hayati, bioenergi dari alga, biomaterial termasuk bioplastik, bahkan tanaman pangan karbohidrat yang bisa ditanam di laut.

Data FAO SOFIA 2026 yang ia kutip membuktikan revolusi itu sudah terjadi: Pada 2024, produksi perikanan dan akuakultur global mencapai 235 juta ton. Dari situ, 195 juta ton adalah hewan akuatik dan 40 juta ton adalah alga.

Yang paling mengejutkan, ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, akuakultur menyalip perikanan tangkap. Produksi hewan akuatik dari budidaya 103 juta ton, sedangkan tangkap 92 juta ton. Akuakultur kini menyumbang 53% total hewan akuatik dan lebih dari 59% pangan hewan akuatik dunia. "Since the late 1980s, most growth has come from aquaculture, while capture fisheries plateaued," jelas Prof Rokhmin.

Kenapa? Ia menegaskan, karena ikan jauh lebih efisien dan ramah iklim. Fakta yang mencengangkan: Untuk menghasilkan 100 kg pakan, budidaya ikan menghasilkan 61 kg daging yang bisa dimakan dengan FCR (Feed Conversion Ratio) 1,1. Ayam hanya 21 kg (FCR 2,2), babi 17 kg (FCR 3,0), dan sapi hanya 4-10 kg (FCR 4-10). Artinya, budidaya ikan 89% lebih efisien dari sapi.

Jejak karbonnya pun jauh lebih rendah. Emisi gas rumah kaca per 100 gram protein: sapi 25 kgCO2e, babi 6,5, ayam 4,5, sementara ikan budidaya hanya 1,6 kgCO2e. 15 kali lebih rendah dari sapi. Akuakultur juga menyerap karbon.

Dan potensi ini belum tergarap. Di laut, ada harta karun bioteknologi. Kementerian Kelautan Korea menyebut pasar Industri Bioteknologi Kelautan 4 kali lebih besar dari pasar semikonduktor (IT).

Tiga klaster raksasanya:

1. Ekstraksi senyawa bioaktif laut jadi pangan fungsional, obat anti-kanker, kosmetik kolagen dari kulit Nila dan ubur-ubur, hingga bioplastik.

2. Rekayasa genetika untuk bibit unggul SPF, SPR, tumbuh cepat dan tahan iklim, serta tanaman padi yang bisa ditanam di laut.

3. Bioremediasi lingkungan: bakteri Pseudomonas putida untuk tumpahan minyak, Kocuria palustris untuk sampah plastik, dan Enterobacter cloaceae untuk menyerap logam berat.

Contoh nyatanya ada di Indonesia. Di Kendal, perusahaan Evergen merek AstaLuxe memproduksi 500 kg astaxanthin per bulan untuk kosmetik dan farmasi, diekspor ke AS, Korsel, dan Jepang. Di Semarang, ALBITEC memproduksi 500 kg spirulina per bulan untuk suplemen dan pupuk. Di Kendal, cangkang tiram yang dulu limbah kini diolah jadi pupuk, peptida bioaktif anti-fatigue dan anti-aging, serta kosmetik. Di Jepara, Chitosan dari kulit udang diolah jadi implan ortopedi, perban luka, hingga penghantar gen.

Potensi rumput laut bahkan lebih gila. Laporan Global Seaweed 2023 menyebut pasar turunannya di 2030 akan mencapai US$ 11,8 miliar untuk biostimulan, bioplastik, dan tekstil. Indonesia yang pada 2023 memproduksi 10,7 juta ton rumput laut basah, masih mengekspor 66,61% dalam bentuk kering mentah, bukan olahan carrageenan. Padahal nilai olahannya bisa Rp 192 triliun.

Bahkan alga bisa jadi BBM. Ada 13 spesies mikroalga Indonesia yang mengandung lemak hidrokarbon, 4 utama: Nannochloropsis oculata (24%), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), Dunaliella salina (15%). Alga ini bisa menyerap CO2 dari cerobong pabrik pembangkit listrik, tumbuh di lahan tandus gersang, dan menghasilkan lipid untuk biodiesel serta pati untuk bioetanol dan bahan bakar pesawat.

Salah satu terobosan adalah mikroalga untuk biofuel. Ada 13 spesies mikroalga di perairan Indonesia yang mengandung lemak untuk biofuel. Empat utama adalah Nannochloropsis oculata (24% lemak), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), dan Dunaliella salina (15%).

Alga ini mengkonsumsi CO2 dari cerobong pabrik (flue gas), tumbuh pesat sepanjang tahun di lahan tandus, dan menghasilkan lipid untuk biodiesel serta pati untuk bioetanol. Inovasi ini mengubah polusi menjadi energi.

Di darat, diversifikasi spesies juga didorong. Jika selama ini hanya fokus pada udang, bandeng, dan nila, kini potensi marikultur mencakup Eucheuma dan Padina (rumput laut merah dan coklat), kakap merah, abalon, mutiara, teripang, kerang hijau Asia, hingga lobster pasir dan keong gonggong.

9 Penyakit Kronis yang Menjegal

Kenapa potensi raksasa tidak menjadi kesejahteraan? Prof. Rokhmin membeberkan 9 masalah klasik negara berkembang:

1. Lebih dari 75% usaha masih tradisional, skala kecil tidak ekonomis, tidak pakai teknologi BAP dan tidak punya manajemen rantai pasok terintegrasi (ISCMS). Akibatnya produktivitas rendah dan nelayan tetap miskin.

2. Harga pakan berkualitas mahal, bibit unggul langka, tidak ada jaminan pasar, wabah penyakit, polusi, konflik ruang, dan dampak perubahan iklim.

3. Potensi industri bioteknologi akuatik raksasa belum dikembangkan. 4. Infrastruktur dan konektivitas minim. 5. Riset dan inovasi kampus belum menghilir. 6. Kualitas SDM rendah dari petani hingga penyuluh. 7. Iklim investasi tidak kondusif karena perizinan berbelit dan premanisme. 8. Tata kelola buruk, tidak profesional dan tidak transparan. 9. Kebijakan moneter-fiskal tidak stabil.

Diperparah krisis iklim: resource decline, habitat destruction, eutrofikasi, fish disease, emisi GHG, plus siklon, kekeringan, banjir, pengasaman laut, dan kenaikan muka air laut yang mengganggu siklus dari benih (fish fry) hingga panen.

Namun, jalan menuju raja akuakultur tidak mulus. Masalah paling nyata adalah permodalan.

Pukulan terberat adalah modal. Data Bank Dunia 2024 menunjukkan bunga pinjaman di Indonesia 8,8%, tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam 9,3% (Filipina 7,1%, Thailand 4,2%). Akibatnya, kredit bank komersial untuk perikanan pada 2024 hanya Rp 19,78 triliun atau 0,35% dari total kredit usaha nasional Rp 5.688 triliun. Kalah jauh dari industri manufaktur 21,52% dan perdagangan 20,86%.

Dengan 100 juta ton potensi yang masih menganggur, Indonesia tidak kekurangan laut. Indonesia hanya kekurangan kemauan untuk mengelolanya secara modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

World Bank (2016) menambahkannya sebagai pemanfaatan berkelanjutan untuk pertumbuhan, lapangan kerja, dan kesejahteraan sambil menjaga kesehatan ekosistem. EC (2020) menyebutnya mencakup semua sektor established dan emerging. Conservation International (2010) bahkan memasukkan manfaat yang tak ternilai uang seperti penyerapan karbon dan perlindungan pantai.

Nilai 11 sektor ekonomi biru Indonesia menurut IPB (2014): Perikanan Tangkap US$ 30 Miliar, Budidaya Laut & Pesisir US$ 210 Miliar, Pengolahan Ikan US$ 100 Miliar, Bioteknologi KeTotallautan US$ 180 Miliar (emerging), Energi & Mineral US$ 210 Miliar, Wisata Bahari US$ 60 Miliar, Transportasi Laut US$ 30 Miliar, Industri Maritim US$ 200 Miliar, Kehutanan Pesisir US$ 8 Miliar, Sumberdaya Pulau Kecil US$ 120 Miliar, dan Sumberdaya Non-Konvensional US$ 200 Miliar.  US$ 1,348 Triliun.

Total potensi ekonomi kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun per tahun atau 6 kali APBN 2024 (Rp 3.400 triliun) atau 1,2 kali PDB 2024. Dengan penyerapan tenaga kerja 45 juta orang atau 36% angkatan kerja nasional.

Namun fakta di lapangan berbanding terbalik. Potensi lahan budidaya laut 24 juta hektare baru dipakai 0,75%, payau 2,88 juta hektare baru 29,25%, air tawar >2,83 juta hektare baru 7,48%. Total produksi akuakultur Indonesia 2024 baru 15,75 juta ton. Artinya, 82% potensi masih menganggur.

Indonesia memang sudah menjadi produsen akuakultur terbesar kedua dunia setelah China (China 81,95 juta ton, 57,87% share, Indonesia 14,77 juta ton, 10,43% share), namun 63% produksinya masih didominasi rumput laut mentah, bukan produk bernilai tambah tinggi.

Dari Tambak Tradisional Ke Smart Aquaculture

Duta Kehormatan Pulau Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan ini, menutup dengan peta jalan sistematis: From Potential to Real Impact. Pertama, Diversifikasi Program: Jangan hanya ikan. Kembangkan spesies baru untuk pangan dan perhiasan, alga dan invertebrata untuk bahan baku farmasi, kosmetik, nutraceutical, mikroalga untuk biofuel, dan rumput laut untuk bioplastik.

Kedua, Best Aquaculture Practices (BAP) 8 Jurus: 1. Bibit unggul SPF (Bebas Patogen), SPR (Tahan Patogen), tumbuh cepat, tahan iklim. 2. Pakan berkualitas dengan teknologi sound-based automatic feeder. 3. Kontrol hama penyakit. 4. Manajemen kualitas air. 5. Rekayasa kolam. 6. Biosecurity. 7. Smart Aquaculture: Digital, Big Data, Blockchain, AI, IoT, Drone. 8. Standardisasi dan sertifikasi.

Ketiga, Integrated Supply Chain Management System (ISCMS): Integrasi total dari INPUT (benih, pakan, biosecurity) → PRODUKSI (praktik terbaik, efisiensi) → PROCESSING (cold chain, mutu) → DISTRIBUTION (pasar domestik & ekspor, sertifikasi ASC/BAP) → MARKET (kepercayaan konsumen) → CONSUMERS, dengan sistem ketelusuran digital (traceability).

Keempat, Kolaborasi Pentahelix. Ini kunci yang ditekankan: Pemerintah (regulasi & infrastruktur), Industri (pakan & cold chain), Akademisi (R&D breeding), Komunitas (kearifan lokal), dan Media (edukasi konsumen seafood berkelanjutan).

Kelima, kebijakan Blue Economy KKP: Perluasan Kawasan Konservasi Laut, Penangkapan Terukur Berbasis Kuota, Pengembangan Budidaya Berkelanjutan, Pengawasan Pesisir & Pulau Kecil, dan Bersih Sampah Plastik oleh Nelayan.

Pentahelix Kunci Kolaborasi

Untuk itu, Ketua Dewan Penasehat ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia ini menawarkan pendekatan sistem (Systems Approach). Kuncinya adalah Best Aquaculture Practices (BAP) 8 poin: bibit unggul SPF/SPR yang tahan penyakit dan tumbuh cepat, pakan berkualitas dengan teknologi sound-based automatic feeder, manajemen kualitas air, rekayasa kolam, biosecurity, akuakultur cerdas berbasis AI, IoT, Big Data, Blockchain, dan drone, serta standardisasi sertifikasi.

Kedua, Integrated Supply Chain Management dari hulu ke hilir: Input berkualitas → Produksi efisien → Penanganan pasca panen (cold chain) → Integrasi pasar & sertifikasi → Sistem ketelusuran digital (traceability) → Rantai nilai inklusif.

Selain inovasi teknologi, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya kolaborasi Pentahelix. Model tersebut menghubungkan akademisi, pemerintah, industri, masyarakat, dan media massa.

Akademisi dapat menghasilkan riset dan inovasi. Sementara itu, industri dapat mendorong hilirisasi hasil riset serta menyediakan investasi. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membangun regulasi dan infrastruktur yang mendukung.

Di sisi lain, masyarakat berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus penjaga ekosistem. Media massa kemudian dapat memperluas pengetahuan dan kesadaran publik mengenai pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut selaras dengan SDG 17 (Partnerships for the Goals). Oleh sebab itu, setiap pemangku kepentingan perlu membangun kemitraan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Semua itu harus digerakkan dengan kolaborasi Pentahelix: Pemerintah (regulasi & infrastruktur), Industri (pakan, budidaya, cold chain), Akademisi (riset breeding & nutrisi), Komunitas (petani & kearifan lokal), dan Media (edukasi konsumen)," jelasnya.

Pemerintah sendiri lewat KKP sudah menyiapkan 5 program kunci: Shrimp Estate (kawasan udang modern berbasis teknologi), Thematic Aquaculture Development (klaster komoditas unggulan daerah), Kampung Budidaya (penguatan kelompok tani), Sustainable Marine Aquaculture (budidaya laut bernilai tinggi seperti lobster), dan Blue Economy-Based Aquaculture (IMTA, marine ranching, akuakultur sirkular).

"Target akhirnya jelas: produktivitas naik, jadi produsen nomor satu dunia, nilai ekspor naik, kontribusi PDB naik, petani makmur dengan pendapatan di atas US$ 1.030 atau Rp 14 juta per bulan, inklusif, dan ramah lingkungan," tegas Ketua Dewan Penasehat Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman.

Dengan 72% Bumi adalah laut dan 28% darat yang sudah jenuh, masa depan pangan manusia memang bukan lagi di darat, melainkan kembali ke laut. Dan Indonesia, dengan 6,4 juta km² lautnya, memegang kuncinya. Pertanyaannya, mau membuka gembok itu atau membiarkan 82% potensinya terus menganggur?