ASKARA - Perbatasan Indonesia-Papua Nugini (PNG) di Papua Selatan mulai dipandang bukan sekadar garis terdepan pertahanan negara. Di balik pos lintas batas dan jalur penghubung yang terus dibangun, pemerintah melihat peluang menjadikannya sebagai pintu baru perdagangan, logistik, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Gambaran itu muncul dalam kunjungan terpadu Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Boven Digoel pada 21–25 September 2026.

Tim KSP meninjau langsung sejumlah titik strategis, mulai dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke hingga PLBN Yetetkun dan jalur menuju Border Post Butmabin di sisi PNG.

Kunjungan tersebut sekaligus memetakan sejumlah persoalan yang masih menghadang. Di PLBN Sota, misalnya, terdapat sekitar 20–25 pelintas per hari, mayoritas warga PNG yang datang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kegiatan ekonomi.

Namun, hubungan masyarakat di kedua sisi perbatasan memiliki karakteristik tersendiri karena adanya ikatan kekerabatan lintas negara. Karena itu, penataan administrasi dan pengawasan perbatasan dinilai perlu dilakukan secara proporsional tanpa mengabaikan kondisi sosial masyarakat.

Persoalan lain yang dibahas adalah perlindungan nelayan perbatasan, pemulangan warga negara Indonesia dari PNG, edukasi mengenai batas wilayah perairan, hingga pendampingan hukum bagi nelayan.

Dari sisi ekonomi, peluang yang muncul tidak kecil. Pemanfaatan jaringan logistik Food Estate Wanam, misalnya, dibahas sebagai salah satu alternatif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan perbatasan sekaligus membuka peluang distribusi ke PNG.

Potensi tersebut semakin terlihat ketika tim bergerak menuju PLBN Yetetkun di Boven Digoel.

Koridor Yetetkun–Butmabin kini telah terhubung hingga kawasan tambang Ok Tedi Mining Limited (OTML) di Tabubil–Kiunga, Papua Nugini. Jalur tersebut dinilai memiliki potensi berkembang menjadi salah satu koridor logistik dan distribusi BBM lintas negara.

Akses sepanjang sekitar 500 meter dari PLBN Yetetkun juga telah selesai dibuka dan diperkeras hingga terhubung dengan jalan di sisi PNG. Pemerintah PNG disebut tengah menyiapkan Border Post sementara dan merencanakan pembangunan pos permanen dengan dukungan OTML.

Di titik inilah perbatasan mulai memperlihatkan wajah lainnya. Sebuah pos yang selama ini identik dengan pemeriksaan keluar-masuk orang dapat berkembang menjadi simpul aktivitas ekonomi apabila konektivitas, keamanan, dan fasilitas pendukung dibangun secara terpadu.

Tim juga melihat perlunya evaluasi terhadap status PLBN Yetetkun yang saat ini bertipe C. Peningkatan menjadi tipe B atau A menjadi salah satu opsi yang dibahas untuk mendukung aktivitas ekspor-impor.

Namun, penguatan fungsi ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan tantangan keamanan. Penataan jalur tidak resmi atau “jalan tikus” serta penguatan pengawasan menjadi perhatian untuk mencegah penyelundupan dan aktivitas ilegal lainnya.

Dari PLBN Yetetkun, perhatian kemudian bergeser ke jalur logistik melalui perairan. Dalam kunjungan pada Jumat (25/9), tim memantau Dermaga Tanah Merah dan membahas kemungkinan pengembangan Dermaga Asike sebagai salah satu hub logistik Boven Digoel.

Dermaga Tanah Merah yang dikelola Dinas Perhubungan Boven Digoel memiliki keterbatasan akibat kondisi pasang surut. Sementara Asike dinilai memiliki karakter sungai yang lebih mendukung untuk pengembangan simpul logistik.

Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menyatakan kesiapan mendukung pembebasan lahan dan membuka peluang kerja sama investasi.

Lebih jauh, Pemkab Boven Digoel berharap keberadaan PLBN Yetetkun dapat menjadi penggerak pembangunan Kabupaten Boven Digoel dan Ibu Kota Tanah Merah. Potensi perkebunan rakyat seperti salak, kopi, dan cokelat juga diarahkan untuk dapat terhubung dengan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMD sehingga memiliki akses pasar ke PNG.

Tenaga Ahli Madya KSP Christopher Nugroho mengatakan paradigma pembangunan perbatasan perlu bergeser. Menurutnya, perbatasan tidak semata-mata diposisikan sebagai kawasan pertahanan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Pembangunan PLBN Yetetkun dan pengembangan kawasan perbatasan bukan sekadar pembangunan gerbang batas negara, melainkan akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah, memperkuat konektivitas, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan sebagai DOB,” kata Christopher.

KSP selanjutnya menyatakan akan mengawal pembentukan Gugus Tugas Terpadu bersama BNPP serta mendorong koordinasi kementerian/lembaga teknis untuk mengurai berbagai hambatan pembangunan.

Penguatan fungsi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security) menjadi salah satu agenda. Begitu pula penyediaan fasilitas dasar, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan Sekolah Rakyat.

Dengan demikian, pekerjaan rumah di perbatasan bukan hanya membangun jalan atau pos pemeriksaan. Tantangannya adalah memastikan infrastruktur tersebut terhubung dengan sistem logistik, pelayanan publik, keamanan, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari Sota hingga Yetetkun, pemerintah kini tengah menguji satu gagasan besar: apakah perbatasan yang selama ini berada di ujung peta dapat justru menjadi salah satu pintu masuk pertumbuhan ekonomi Papua Selatan?

Jawabannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah mengubah konektivitas yang sudah dibangun menjadi aktivitas ekonomi yang nyata dan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.