ASKARA - Pelaksanaan eksekusi terhadap objek tanah dan rumah seluas 217 meter persegi di Malaka Sari, Jakarta Timur, pada Selasa (22/9/2026), kembali menjadi perhatian. Persoalan tersebut kini dikaitkan dengan penjelasan mengenai pendelegasian tugas dan kewenangan dalam proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Eksekusi tersebut merupakan bagian dari perkara perdata yang telah melalui proses hukum di pengadilan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tahapan yang berkaitan dengan pemberitahuan, rapat koordinasi hingga pelaksanaan eksekusi.

Saat dimintai keterangan oleh awak media pada Kamis (24/9/2026), pihak PN Jakarta Timur menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 21/KPN.W10-U5/SK.OT1/I/2026 tentang pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan Panitera kepada Panitera Muda pada PN Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

Dalam keputusan Ketua PN Jakarta Timur tersebut, khususnya butir keempat, tercantum kewenangan untuk menandatangani pemberitahuan, rapat koordinasi dan pelaksanaan eksekusi.

Saat ditanyakan mengenai batas kewenangan tersebut, pihak yang memberikan keterangan menjelaskan bahwa tugas yang diberikan kepadanya berada dalam ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam butir keempat keputusan Ketua PN Jakarta Timur tersebut.

“Intinya poin empat, tugas saya menandatangani pemberitahuan, rapat koordinasi dan pelaksanaan eksekusi. Tidak ada yang lain,” ujar pihak tersebut.

Penjelasan itu juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam tahapan eksekusi apabila terdapat perubahan ataupun pejabat lain yang menjalankan tugas tertentu.

Menurut penjelasan tersebut, penunjukan dilakukan berdasarkan pendelegasian tugas dan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, pelaksanaan tugas mengacu pada ruang lingkup kewenangan yang telah dituangkan dalam keputusan Ketua PN Jakarta Timur.

Eksekusi 22 September 2026

Pelaksanaan eksekusi pada Selasa (22/9/2026) menjadi bagian penting dari persoalan yang kemudian dipertanyakan. Eksekusi terhadap objek tanah dan rumah seluas 217 meter persegi tersebut dilaksanakan setelah perkara melalui rangkaian proses hukum.

Dalam pemberitaan sebelumnya, proses eksekusi juga dikaitkan dengan penetapan pengadilan yang memerintahkan pengosongan objek. Pelaksanaan pengosongan dilakukan dalam rangka menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum sesuai tahapan eksekusi.

Persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai pelaksanaan teknis di lapangan, terutama terkait kewenangan pejabat yang menjalankan tugas dalam rangkaian pemberitahuan, rapat koordinasi dan pelaksanaan eksekusi.

Ada Perbedaan Pandangan

Sebelumnya, salah satu narasumber yang disebut merupakan mantan hakim dan meminta identitasnya tidak disebutkan, memberikan pandangan berbeda mengenai mekanisme tersebut.

Menurut sumber tersebut, pelaksanaan eksekusi seharusnya mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Itu tidak benar. Seharusnya SOP-nya tidak seperti itu,” kata sumber tersebut.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan proses eksekusi yang telah dilaksanakan pada 22 September 2026.

Di sisi lain, pihak PN Jakarta Timur menjelaskan bahwa dasar kewenangan pejabat yang menjalankan tugas tersebut berasal dari Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, khususnya butir keempat mengenai pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan Panitera kepada Panitera Muda.

Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya mengenai pelaksanaan eksekusi, tetapi juga bagaimana batas kewenangan yang didelegasikan melalui keputusan Ketua PN Jakarta Timur diterapkan dalam setiap tahapan, mulai dari pemberitahuan, rapat koordinasi hingga pelaksanaan eksekusi.

Untuk memperoleh gambaran secara utuh, dokumen keputusan Ketua PN Jakarta Timur, penetapan eksekusi, serta SOP dan ketentuan terkait perlu dilihat secara menyeluruh guna memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.