ASKARA - Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 23 September harus menjadi momentum evaluasi total arah pembangunan pertanian nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan swasembada pangan sejati tidak boleh hanya diukur dari angka produksi yang melimpah.

Menurutnya, swasembada harus berbanding lurus dengan kesejahteraan petani sebagai aktor utama di lapangan.

"Keberhasilan swasembada pangan tidak akan pernah sempurna dan tidak akan berkelanjutan jika nasib petaninya terabaikan," tegas Guru Besar IPB University tersebut, Selasa (23/9/2026).

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu menyoroti ironi struktural yang masih terjadi hingga hari ini. Di satu sisi, pemerintah kerap melaporkan surplus produksi nasional di berbagai komoditas. Namun di sisi lain, mayoritas petani di pedesaan masih terbelenggu kemiskinan.

Bagi Prof. Rokhmin, kondisi tersebut adalah alarm bahaya. Produktivitas tinggi yang hanya menjadi prestasi musiman dalam satu tahun anggaran tidak akan pernah menciptakan sustainable food self-sufficiency atau swasembada pangan yang berkelanjutan.

"Swasembada apa artinya kalau petaninya tetap miskin? Pastikan produktivitas dan produksi meningkat mencukupi kebutuhan nasional, tetapi pastikan pula petaninya harus sejahtera!" ujarnya dengan nada keras.

Ia menilai, keberlanjutan produksi nasional akan rapuh jika profesi petani tidak lagi menjanjikan kehidupan yang layak dan bermartabat. Regenerasi petani pun terancam.

Karena itu, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk menghadirkan kebijakan holistik dari hulu ke hilir. Tidak hanya fokus di hilir, tetapi membenahi seluruh rantai pasok.

Kebijakan tersebut meliputi empat pilar utama: Pertama, kepastian akses sarana produksi yang murah dan berkualitas, mulai dari pupuk, benih, hingga alsintan.

Kedua, perlindungan harga panen yang benar-benar menguntungkan petani, bukan tengkulak.
Ketiga, mitigasi risiko gagal panen melalui asuransi pertanian dan kepastian irigasi.
Keempat, efisiensi tata niaga yang memangkas rente dan rantai distribusi yang terlalu panjang.

"Swasembada pangan yang berkeadilan adalah keniscayaan. Pangan harus melimpah bagi seluruh rakyat, seraya memastikan setiap tetes keringat kaum tani dihargai dengan kemakmuran yang nyata," pungkasnya.