ASKARA - Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Era Emas (FORMAS), Hashim Djojohadikusumo, mengingatkan insan pers agar tidak terjebak pada pemberitaan yang hanya mengejar klik, jumlah tayangan, dan like tanpa memastikan kebenaran informasi. Menurutnya, tantangan terbesar media saat ini adalah menjaga fakta dan kebenaran di tengah derasnya arus informasi media sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim saat menghadiri acara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa dan Dialog Nasional, di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Ia menilai perkembangan media sosial, khususnya TikTok, telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi sekaligus membuka ruang bagi penyebaran informasi yang belum tentu benar.

Hashim menyoroti fenomena aksi demonstrasi yang beredar di media sosial. Ia mempertanyakan berbagai klaim mengenai jumlah massa dalam aksi, termasuk narasi mengenai kedatangan ribuan orang dari sejumlah daerah. Menurut dia, angka-angka tersebut harus diverifikasi secara jurnalistik sebelum diberitakan sebagai sebuah fakta.

“Kalau betul ada demo, apakah betul jumlahnya 50 ribu? Itu yang harus dicek. Media jangan hanya menerima angka atau narasi yang beredar,” ujar Hashim.

Ia juga menyinggung munculnya konten di media sosial yang mengklaim adanya pembayaran kepada peserta demonstrasi. Menurut Hashim, informasi semacam itu harus ditelusuri sumber dan buktinya secara serius. Jangan sampai media ikut memperbesar informasi yang belum terverifikasi.

“Tugas media adalah mencari fakta, bukan mencari klik atau like. Banyak yang mendapatkan like, tetapi belum tentu itu fakta. Bisa saja itu fitnah. Kita harus hati-hati,” tegasnya.

Hashim menilai tantangan tersebut semakin besar karena pola konsumsi informasi generasi muda telah berubah. Jika dahulu mahasiswa terbiasa membaca buku dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memahami sebuah persoalan, kini informasi sering dikonsumsi dalam format singkat. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat kemampuan menyerap informasi secara utuh menjadi tantangan tersendiri.

Karena itu, Hashim mendorong media massa untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan informasi yang lengkap, berimbang dan berbasis data. Menurutnya, kemudahan akses internet seharusnya dimanfaatkan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media internasional, bukan sekadar mengonsumsi potongan video yang viral.

Media Harus Mengawal Pemerintah dengan Bukti

Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga menegaskan pentingnya fungsi kontrol media terhadap pemerintah. Ia menyebut media harus berani mengungkap dugaan penyimpangan, korupsi maupun persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Namun, ia mengingatkan bahwa kritik dan pemberitaan harus disertai bukti yang kuat.

“Kalau ada tuduhan korupsi, buktinya mana? Kalau ada penyimpangan, tunjukkan buktinya. Jangan karena tidak suka kepada kepala desa kemudian semua yang dilakukan diberitakan jelek,” katanya.

Menurut Hashim, fungsi kontrol media bukan berarti seluruh pemberitaan harus bernada negatif. Justru media juga memiliki tanggung jawab untuk memberitakan keberhasilan dan manfaat program pemerintah yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak, tetapi juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Perputaran anggaran dari pusat hingga daerah, kata dia, dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru apabila program tersebut berjalan dengan baik.

“Kalau ada yang bagus, ya diberitakan bagus. Kalau ada penyimpangan, kita kawal dan beritakan dengan bukti. Itu tugas kita,” ujarnya.

Jaga Desa Harus Berani Mengawasi

Hashim juga memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan Pokja Newsroom Jaga Desa yang dikukuhkan dalam acara tersebut. Ia berharap jaringan media yang tergabung mampu menjadi mata dan telinga masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Menurut dia, potensi penyimpangan anggaran desa harus diawasi, tetapi wartawan tidak boleh menjadikan prasangka sebagai dasar pemberitaan.

“Kalau ada kenakalan, kecurangan, korupsi atau pencurian anggaran negara, silakan diberitakan. Tetapi dengan bukti. Jangan hanya karena tidak suka kepada kepala desa,” tegas Hashim.

Ia berharap SMSI bersama jaringan media siber dapat memperkuat peran pers sebagai pengawal pembangunan sekaligus penyambung informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hashim juga mengapresiasi kerja SMSI dalam menjalankan fungsi pers dan membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat. Ia berharap insan pers tetap menjaga integritas, profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas.

“Kita harus menyebarluaskan fakta dan kebenaran melalui media sosial. Itulah tantangan kita semua,” kata Hashim.

Ia menegaskan, di tengah derasnya informasi digital, media memiliki posisi strategis untuk membedakan mana fakta, opini, propaganda maupun informasi palsu. Karena itu, menurut Hashim, masa depan pers tidak ditentukan oleh seberapa cepat sebuah berita menjadi viral, tetapi oleh seberapa kuat media mempertahankan kebenaran, akurasi dan integritas jurnalistik.