ASKARA - Peran kalangan pelaku usaha dalam diplomasi internasional semakin mendapat perhatian seiring berkembangnya pola hubungan antarnegara yang tidak lagi terbatas pada kerja sama politik dan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, jurnalis senior Muhammad Darwinsyah menilai kehadiran CEO Republikorp, Norman Joesoef, dalam rombongan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Paris bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron mencerminkan wajah baru diplomasi ekonomi dan industri yang berkembang di era modern.

Dalam artikelnya berjudul Norman Joesoef dan Diplomasi Para CEO, Muhammad Darwinsyah menjelaskan bahwa kepala negara saat ini tidak hanya membawa menteri dan diplomat dalam lawatan luar negeri, tetapi juga para pemimpin korporasi yang dinilai memiliki relevansi dengan agenda strategis negara.

“Di era ini, pertemuan antarnegara tidak berhenti pada komunike bersama. Ia berlanjut ke ruang korporasi, meja investasi, rantai pasok, teknologi, energi, dan industri pertahanan. Inilah era mercatoria, saat diplomasi negara membutuhkan kaki korporasi untuk berjalan lebih jauh,” tulisnya.

Menurut Darwinsyah, fenomena tersebut pernah diperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika mengunjungi Beijing dengan membawa sejumlah CEO perusahaan besar Amerika Serikat. Pendekatan serupa, kata dia, juga terlihat dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang membawa pesan besar mengenai tekad Indonesia untuk naik kelas sebagai negara industri, termasuk dalam bidang pertahanan.

Di tengah rombongan tersebut, nama Norman Joesoef menjadi perhatian publik. Sebagian kalangan mempertanyakan alasan kehadiran CEO Republikorp tersebut. Namun, Darwinsyah menilai kehadiran Norman tidak dapat dipandang hanya dari ukuran popularitas atau besarnya kekayaan.

“Dalam diplomasi baru ini, yang dibawa seorang presiden bukan selalu yang paling kaya atau paling terkenal, melainkan mereka yang dianggap relevan dengan agenda negara,” ujarnya.

Ia menilai sektor pertahanan menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo. Selama ini, Indonesia masih sangat bergantung pada pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri. Padahal, menurutnya, kemandirian pertahanan tidak cukup hanya membeli, tetapi juga harus mencakup kemampuan perawatan, modernisasi, integrasi sistem, hingga penguasaan teknologi.

Dalam hal itu, Republikorp yang dipimpin Norman Joesoef disebut tengah membangun ekosistem industri pertahanan yang lebih luas, meliputi transfer teknologi, riset, maintenance, repair and overhaul (MRO), pengembangan sistem tanpa awak (unmanned system), integrasi sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya dalam negeri.

“Selama ini kelemahan pertahanan kita bukan semata soal anggaran, tetapi pola pikir transaksional. Negara membeli alat, barang datang, lalu merasa urusan selesai. Padahal ketergantungan tersebut terus menguras devisa negara,” tulis Darwinsyah.

Menurutnya, apa yang dikerjakan Norman Joesoef sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian industri pertahanan nasional. Dengan membangun ekosistem dari dalam negeri, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar bagi industri pertahanan asing, tetapi mampu memiliki kemampuan teknologi dan produksi sendiri.

Darwinsyah juga menyoroti perkembangan perang modern yang ditandai dengan penggunaan teknologi yang lebih fleksibel dan adaptif, seperti yang terlihat dalam konflik di Ukraina maupun Timur Tengah. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut industri pertahanan untuk tidak hanya besar, tetapi juga lincah dan inovatif.

Dalam visi besar Presiden Prabowo, keberadaan pelaku industri swasta seperti Norman Joesoef dinilai dapat menjadi katalis bagi tumbuhnya industri pertahanan nasional yang mampu bersaing di tingkat global.

“Tidak tertutup kemungkinan, beberapa tahun mendatang industri pertahanan swasta Indonesia memiliki kemampuan mengekspor alutsista berteknologi mutakhir. Kita tidak lagi hanya menjadi pembeli, tetapi juga pemain di pasar internasional,” katanya.

Meski demikian, Darwinsyah menekankan bahwa sektor pertahanan tetap harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Pengawasan yang ketat diperlukan, namun tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk mematikan tumbuhnya pemain nasional.

“Norman kini berada di titik yang tidak mudah. Ia telah mendapat panggung dan kepercayaan. Setelah itu, tidak ada jawaban yang lebih kuat selain prestasi,” tulisnya.

Prestasi yang dimaksud, lanjut Darwinsyah, harus tercermin dalam transfer teknologi yang nyata, kemampuan MRO yang kuat, penghematan devisa negara, serta kontribusi konkret terhadap penguatan ekosistem industri pertahanan nasional yang kompetitif di tingkat global.

“Di era mercatoria Prabowo, diplomasi tidak boleh berhenti pada foto dan tanda tangan. Diplomasi harus turun menjadi industri. Industri harus berubah menjadi kapasitas. Kapasitas harus menjadi kedaulatan. Jika itu mampu dijawab, maka kehadiran Norman Joesoef di Paris bukan lagi sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan,” pungkasnya.