ASKARA - Bangsa Indonesia pernah melewati salah satu babak paling kelam dalam sejarah modernnya pada Mei 1998. Krisis ekonomi yang menghantam Asia kala itu berubah menjadi badai politik dan sosial yang mengguncang sendi-sendi negara. Nilai rupiah terpuruk, harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah runtuh. Di tengah situasi itu, kerusuhan besar meledak di berbagai daerah seperti Jakarta, Medan, Surakarta, hingga Palembang.

Peristiwa 4–9 Mei dan puncaknya 12–15 Mei 1998 menjadi pelajaran mahal bagi bangsa ini. Stabilitas nasional ternyata bisa runtuh ketika tekanan ekonomi bertemu dengan polarisasi politik, provokasi, serta hilangnya kepercayaan sosial. Dampaknya bukan hanya pergantian kekuasaan, tetapi juga trauma kemanusiaan yang membekas panjang.

Hari ini, situasi tentu berbeda. Indonesia memiliki fondasi demokrasi yang lebih matang, sistem digital yang lebih terbuka, serta masyarakat yang jauh lebih kritis. Namun sejarah mengajarkan bahwa ancaman terhadap stabilitas negara tidak selalu datang melalui kekuatan bersenjata. Ia bisa hadir lewat perang opini, propaganda digital, disinformasi, dan upaya sistematis membangun ketidakpercayaan terhadap institusi negara.

Di tengah kondisi global yang tidak menentu, tekanan ekonomi dunia memang menjadi tantangan nyata bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Gejolak nilai tukar, tekanan harga pangan dan energi, serta ketidakpastian geopolitik global dapat memicu keresahan sosial bila tidak dikelola dengan baik. Dalam situasi seperti itu, ruang digital sering berubah menjadi arena pertarungan narasi yang sangat keras.

Kita menyaksikan bagaimana media sosial dipenuhi serangan terhadap lembaga negara, aparat keamanan, hingga pemerintah. Kritik tentu merupakan bagian sah dalam demokrasi. Namun publik juga harus mampu membedakan antara kritik yang sehat dengan propaganda yang sengaja dirancang untuk membangun kekacauan psikologis, memecah belah masyarakat, dan melemahkan kepercayaan terhadap negara.

Sejarah dunia menunjukkan banyak pemerintahan jatuh bukan semata karena kekuatan militer lawan, tetapi karena kombinasi tekanan ekonomi, perang informasi, dan konflik politik internal. Ketika masyarakat kehilangan rasa percaya, maka situasi menjadi mudah diprovokasi. Dalam konteks itulah kewaspadaan nasional menjadi penting.

Bangsa ini tidak boleh lagi terjebak dalam spiral kebencian seperti masa lalu. Perbedaan politik jangan berubah menjadi permusuhan sosial. Kritik terhadap pemerintah jangan berkembang menjadi ajakan destruktif yang mengganggu persatuan nasional. Begitu pula negara harus tetap terbuka terhadap aspirasi rakyat, menjaga keadilan ekonomi, serta memastikan hukum berjalan tanpa tebang pilih.

Peran media, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda menjadi sangat penting untuk menjaga ruang publik tetap sehat. Literasi digital harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terseret arus provokasi, hoaks, maupun manipulasi emosi yang diproduksi secara masif di media sosial.

Indonesia pernah membayar mahal akibat perpecahan sosial dan krisis multidimensi. Jangan sampai luka sejarah itu kembali terulang hanya karena bangsa ini gagal belajar dari masa lalu.

Stabilitas nasional bukan berarti membungkam kritik, melainkan menjaga agar demokrasi tetap berjalan tanpa menghancurkan persatuan bangsa sendiri. Karena ketika ekonomi terguncang dan politik dipenuhi kebencian, yang paling menderita selalu rakyat kecil.