ASKARA - Kegaduhan yang muncul dari pernyataan Saiful Mujani seharusnya tidak berhenti pada pro dan kontra semata. Ini adalah momentum penting untuk mengajak publik berpikir lebih dalam: apa sebenarnya makna demokrasi, dan ke mana arah bangsa ini ingin dibawa?

Demokrasi bukan sekadar kebebasan berbicara. Ia adalah sistem yang dibangun di atas kesepakatan bersama, bahwa kekuasaan diperoleh dan diganti melalui mekanisme yang sah. Dalam konteks Indonesia, konstitusi telah mengatur dengan jelas bagaimana seorang Presiden, termasuk Prabowo Subianto, bisa diberhentikan. Ada proses, ada lembaga, dan ada standar yang harus dipenuhi. Semua itu bukan formalitas, melainkan pagar agar bangsa ini tidak terjerumus ke dalam kekacauan.

Ketika muncul narasi yang mendorong "penjatuhan" di luar mekanisme tersebut, yang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi seorang pemimpin, tetapi kepercayaan terhadap sistem itu sendiri. Jika sistem dianggap tidak relevan, lalu apa penggantinya? Jalanan? Tekanan massa? Atau sekadar opini yang diviralkan? Sejarah banyak bangsa menunjukkan, ketika prosedur diabaikan, yang muncul bukan perbaikan, melainkan instabilitas.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kritik dan delegitimasi. Kritik adalah upaya memperbaiki, berbasis data dan argumen. Ia memperkuat demokrasi. Sementara delegitimasi yang tidak berbasis prosedur justru menggerogoti fondasi negara. Kritik mengajak berpikir, delegitimasi cenderung mengajak bereaksi.

Sebagai masyarakat, kita juga perlu jujur: apakah kita ingin negara ini berjalan dengan aturan, atau dengan emosi sesaat? Demokrasi yang sehat membutuhkan kesabaran kolektif, kesediaan untuk mengikuti proses, meski tidak selalu cepat atau memuaskan semua pihak.

Peran tokoh publik dan akademisi menjadi sangat krusial. Mereka bukan hanya penyampai opini, tetapi pembentuk cara berpikir publik. Karena itu, setiap pernyataan seharusnya membawa tanggung jawab intelektual: memberi terang, bukan menambah kabut.

Indonesia adalah bangsa besar dengan pengalaman panjang menghadapi dinamika kekuasaan. Kita pernah merasakan pahitnya ketidakstabilan. Maka hari ini, menjaga demokrasi berarti menjaga akal sehat publik, agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tampak sederhana, namun berpotensi merusak tatanan.

Rakyat tidak butuh ajakan menjatuhkan. Rakyat butuh penjelasan, pemahaman, dan arah. Demokrasi yang kuat lahir dari warga yang tercerahkan, yang tahu haknya, paham batasnya, dan bijak dalam menyikapi setiap suara yang beredar.

Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, tetapi oleh siapa yang paling jernih berpikir.