ASKARA - Kasus dugaan hilangnya dana gereja senilai Rp28,5 miliar di kantor cabang Bank Negara Indonesia (BNI) Rantau Prapat bukan sekadar persoalan administrasi perbankan. Peristiwa yang melibatkan dana milik Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Aek Nabara itu menyentuh hal yang jauh lebih sensitif: kepercayaan publik.

Dana gereja pada hakikatnya bukan sekadar angka dalam rekening. Di dalamnya terdapat jerih payah umat, hasil kolekte, tabungan komunitas, serta simpanan Credit Union yang dihimpun dari harapan bersama. Ketika dana itu tiba-tiba diduga hilang, yang terguncang bukan hanya neraca keuangan, tetapi juga rasa aman masyarakat terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Aksi ratusan umat yang mendatangi kantor bank di Rantau Prapat bukanlah sekadar demonstrasi spontan. Itu adalah ekspresi kegelisahan. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, tetapi untuk mencari jawaban: ke mana uang itu pergi dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Respons awal pihak bank yang menyatakan akan melakukan pemeriksaan internal memang langkah yang wajar. Permintaan maaf kepada publik juga penting sebagai bentuk pengakuan atas kegelisahan yang muncul. Namun dalam kasus seperti ini, pernyataan saja tidak cukup.

Publik membutuhkan transparansi.

Jika benar terjadi penyimpangan, maka proses hukum harus berjalan secara jelas dan terbuka. Jika ada kelalaian, harus diakui. Jika ada pelanggaran, harus ditindak. Sistem perbankan berdiri di atas fondasi kepercayaan. Sekali kepercayaan itu retak, dampaknya bisa meluas jauh melampaui satu kasus.

Yang juga perlu disoroti adalah bagaimana kasus ini dapat terjadi. Apakah ada celah pengawasan? Apakah ada kelemahan dalam sistem pengamanan transaksi? Atau justru ada praktik penyalahgunaan kewenangan yang belum terdeteksi?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi pengingat bahwa lembaga keuangan memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap para nasabahnya. Apalagi jika dana yang dikelola berasal dari komunitas keagamaan yang menghimpunnya dengan penuh kepercayaan.

Di sisi lain, sikap umat yang memilih menyuarakan aspirasi secara terbuka namun tetap damai juga patut diapresiasi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya pada mekanisme dialog dan penyelesaian yang beradab.

Kini bola berada di tangan pihak bank dan aparat penegak hukum. Publik menunggu bukan sekadar klarifikasi, tetapi kepastian.

Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya Rp28,5 miliar. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya menjaga uang mereka dengan aman.