ASKARA - Negeri ini membanggakan tentara kewargaan, tetapi di balik seragam gagah terselip tragedi agraria. Sawah dijual orang tua agar anak menjadi prajurit, lalu prajurit itu diperintah menggarap sawah atasan. Ini ironi yang membalik logika negara, sawah hilang bukan untuk bela negara, melainkan menjadi hadiah bagi bos yang merasa diri paling berkuasa. Martabat prajurit runtuh, martabat rakyat ikut diremukkan oleh feodalisme telanjang.

Kepada para orang tua miskin yang rela menanggalkan sawah demi mendaftar anak ke akademi militer, selamat. Anda baru saja memainkan lotre sosial ekonomi bernama feodalisme dalam seragam. Tabungan sawah satu satunya aset yang memberi hasil bertahun tahun dilepas demi seragam dan janji stabilitas, lalu anak yang diharap menjaga kedaulatan justru berubah menjadi tukang cangkul pribadi di lahan komandan. Inilah komedi getir yang membuat slogan prajurit adalah garuda bangsa terdengar seperti poster pudar di pos ronda.

Negara mahir berkhotbah tentang bela negara sebagai tanggung jawab rakyat. Namun pada praktik, ada prajurit yang ditugasi menggarap lahan atasan, pekerjaan yang tidak tercatat dalam doktrin pertahanan maupun kurikulum tempur. Profesionalisme bergeser menjadi pelayanan domestik, disiplin berubah menjadi kepatuhan pada agenda privat. Di ruang publik pejabat menegaskan keteladanan, di ruang tertutup yang bekerja adalah patronase.

Nada tinggi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan sebenarnya sudah dinyatakan. Dalam pidato kenegaraan, Presiden menegaskan penindakan terhadap pelindung tambang ilegal serta penyalahgunaan aparat, sekaligus mengumumkan penertiban besar besaran eksploitasi sumber daya. Janji ini tegas dan penting bagi marwah institusi, namun bayangan penyimpangan di level keseharian tetap menghantui ketika seragam dipakai untuk urusan pribadi para pemegang pangkat. Sumber Reuters lima belas Agustus dua ribu dua puluh lima dan Metro TV News lima belas Agustus dua ribu dua puluh lima. 

Di balik sorotan tambang ilegal dan pembalakan, ada soal yang lebih sepi tetapi tidak kalah merusak, yaitu pelecehan martabat prajurit bawahan. Budaya tutup mulut menyelimuti kesewenang wenangan harian. Ketika laporan naik ke meja komando, jawaban yang kerap terdengar adalah perintah atasan tidak bisa diganggu gugat. Kalimat itu terdengar sahih secara hierarki, tetapi hancur secara etika publik. Jika seragam boleh ditarik ke ladang pribadi, maka perbatasan antara tugas negara dan urusan rumah tangga atasan telah runtuh.

Agar kita tidak mabuk oleh nasionalisme yang rapuh, bandingkan dengan Myanmar. Tahun ini media internasional melaporkan dorongan wajib militer yang menyapu kelompok rentan, memperluas perekrutan di tengah perang saudara, dan mendorong keluarga miskin ke jurang pilihan pahit antara bayar oknum atau tergilas mesin perang. Konskripsi tidak hanya mengubah warga menjadi serdadu, tetapi memperdalam ekonomi ketakutan yang menempel pada kemiskinan. Sumber Al Jazeera sebelas April dua ribu dua puluh lima, Radio Free Asia tiga puluh Januari dua ribu dua puluh lima, dan Human Rights Watch dua puluh Juni dua ribu dua puluh lima. 

Peringatan dari lembaga internasional juga keras. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mencatat peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi terhadap warga sipil, sementara keputusan Organisasi Perburuhan Internasional menegaskan kembali agenda pemulihan hak dasar. Laporan ini adalah cermin gelap tentang bagaimana aparat yang kehilangan kendali profesional akan melorot menjadi mesin penindasan. Sumber OHCHR tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh lima dan ILO sembilan belas Maret dua ribu dua puluh lima. 

Jika Myanmar adalah ekstrem atas militer yang menelan rakyat, Filipina memberi contoh lain tentang bagaimana relasi kekuasaan yang keras merembes ke desa desa dan komunitas agraria. Laporan kelompok hak asasi mencatat penyalahgunaan pasal pembiayaan terorisme terhadap aktivis dan organisasi sipil, sementara evaluasi awal tahun menunjukkan perbaikan hak asasi yang diklaim masih jauh dari harapan, terutama menyangkut impunitas dan warisan kekerasan di akar rumput. Sumber Human Rights Watch dua belas Februari dua ribu dua puluh lima dan enam belas Januari dua ribu dua puluh lima. 

Sorotan risiko agraria juga muncul di media arus utama. Laporan terbaru menyebut Filipina sebagai tempat paling berbahaya di Asia bagi petani dan masyarakat adat dalam sengketa lahan, sebuah sinyal bahwa kekuasaan sering berpihak pada pemodal besar ketimbang penyintas tanah. Struktur seperti ini adalah saudara dekat patronase yang menyuruh bawahan mengabdi pada agenda pribadi. Sumber Philippine Daily Inquirer empat hari lalu. 

Pelajaran dari dua negara tersebut sederhana dan tajam. Ketika militer kehilangan pagar profesional, tubuhnya menyerap logika pasar kekuasaan, memobilisasi warga miskin sebagai stok tenaga murah dan cadangan legitimasi. Di Myanmar itu hadir sebagai wajib militer yang memaksa dan rekrutmen anak, di Filipina itu hadir sebagai kriminalisasi dan represi yang membuat komunitas agraria gamang. Di sini gejalanya muncul sebagai perintah informal mengerjakan lahan atasan. Semuanya berakar pada satu hal, yaitu relasi kuasa yang menjadikan manusia sebagai alat.

Karena itu koreksi di dalam negeri tidak bisa berhenti pada pidato. Di hulu, perlu garis tegas yang melarang total pemanfaatan prajurit untuk urusan pribadi, termasuk pekerjaan agraria, jasa domestik, dan logistik keluarga atasan. Di tengah, perlu mekanisme pengaduan yang benar benar aman dengan jaminan kerahasiaan, dukungan bantuan hukum, serta inspeksi independen yang melibatkan publik. Di hilir, perlu sanksi administratif dan pidana yang nyata, bukan teguran normatif yang menguap di udara ber AC.

Kita juga memerlukan transparansi internal. Data penindakan penyalahgunaan wewenang harus dibuka berkala, lengkap dengan status proses dan putusan. Reformasi tidak cukup ditopang oleh kebanggaan simbolik dan parade upacara. Reformasi membutuhkan akuntabilitas yang bisa disentuh rakyat. Ketika negara menunjuk tambang ilegal dan kebun gelap, negara juga wajib menunjuk sawah pribadi yang mempekerjakan bawahan berseragam. Sikap tegas terhadap pelanggaran besar akan kehilangan makna jika pelanggaran kecil dibiarkan menggerogoti martabat prajurit. Rujukan politik publiknya sudah ada di janji penertiban sumber daya yang diumumkan pemerintah. Sumber Reuters lima belas Agustus dua ribu dua puluh lima. 

Pada akhirnya, isu ini bukan sekadar cerita pahit tentang anak yang sekolah militer dengan menjual sawah kemudian kembali ke sawah milik orang lain. Ini adalah ujian moral tentang siapa yang sebenarnya dilayani oleh seragam. Apakah rakyat yang menjual tanahnya demi harapan atau para bos yang menanam gengsi pada ladang pribadi. Jawabannya akan terlihat dari keberanian menutup pintu feodalisme dan membuka pagar profesionalisme. Jika negara ingin dihormati rakyat, muliakan dahulu prajurit yang menjaga rakyat. Jika negara ingin dihormati dunia, belajarlah dari Myanmar dan Filipina tentang jurang yang menganga ketika kuasa menelan etika.

Negeri ini pantas bangga memiliki prajurit yang setia pada konstitusi dan rakyat. Tetapi kebanggaan tanpa pengawasan hanya akan melahirkan sinisme. Hentikan patronase, hentikan perintah non tugas, hentikan sawah pribadi yang dikultuskan. Biarkan seragam kembali menjadi tanda kehormatan, bukan serbet bagi selera pribadi. Saat itulah barulah kita bisa berkata bahwa prajurit adalah garuda bangsa, dan rakyat adalah pemilik sah marwah negara. (Dwi Taufan Hidayat)