ASKARA - Bayangkan hidup dengan Rp20 ribu sehari dan disebut “tidak miskin.” Itulah realitas pahit bagi Sri Yatmi, 73 tahun, yang pengeluarannya justru melampaui batas kemiskinan versi pemerintah. Di tengah lorong sempit Kota Semarang, ia bertanya: benarkah hidupnya dianggap cukup? Atau sekadar angka statistik yang dipoles demi citra penguasa?

Sri Yatmi tak sedang berseloroh ketika matanya mengembun mendengar angka “Rp609.160 per bulan.” Ia bukan ahli statistik. Ia tidak pernah tahu cara kerja model ekonometrika, dan bahkan mungkin tak paham logika makroekonomi yang mengafirmasi angka itu. Tapi ia tahu satu hal dengan pasti: hidup di Indonesia hari ini tak bisa ditopang dengan Rp20.305 per hari.

"Apakah saya salah menghabiskan uang Rp25.000 perhari untuk kebutuhan?" keluhnya lirih, seperti sedang takut diadili karena terlalu banyak makan nasi, atau terlalu sering membeli jamu. (Sumber: Kompas.com, 28/7/2025)

Sri tinggal di lorong gelap, sempit, tak tersentuh cahaya matahari di Kelurahan Bandarharjo, Semarang. Jalan menuju rumahnya hanya selebar 50 cm lebih sempit dari kebijakan publik yang berpura-pura luas. Di tempat seperti itulah, Sri membesarkan anak-anaknya, membagi nasi, dan kadang berjuang menelan pil pahit ketika harga-harga naik dan status kemiskinannya justru dihapus.

Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah ambang batas kemiskinan menjadi Rp609.160 per bulan. Artinya, orang yang menghabiskan lebih dari itu bahkan sekadar Rp610.000 sudah tidak layak disebut miskin. Ini adalah logika ekonomi yang bisa membuat Karl Marx muntah di kuburannya. (Sumber: BPS.go.id, Rilis Kemiskinan Maret 2025)

Sri bukan satu-satunya korban angka-angka manipulatif. Ada 210.000 orang lain yang “lulus” dari kemiskinan berkat definisi baru itu. Mereka bukan diberdayakan, bukan dibantu keluar dari jurang ekonomi. Mereka sekadar dicoret dari daftar karena dianggap terlalu kaya untuk disebut miskin, padahal terlalu miskin untuk disebut cukup.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyebut langkah ini sebagai "rasionalisasi anggaran" yang membahayakan. Dengan menghapus status miskin dari ratusan ribu warga, pemerintah bisa mengurangi beban anggaran perlindungan sosial yang kini menyentuh Rp500 triliun. (Sumber: CNNIndonesia.com, 28/7/2025)

Tapi siapa peduli jika uang negara selamat, sementara rakyat harus tetap menambal hidup dari receh ke receh?

Bhima juga mengendus motif lain: politik pencitraan. Penurunan angka kemiskinan, katanya, adalah poster raksasa yang bisa dipajang dalam pidato kenegaraan, iklan kampanye, hingga feed media sosial. Semua demi narasi: "Kami berhasil menurunkan kemiskinan," meskipun caranya bukan dengan mengangkat si miskin, melainkan menurunkan standar kemiskinan. (Sumber: Tirto.id, 29/7/2025)

Sebagaimana istilah yang sering dilontarkan dalam dunia audit: when you can’t fix the problem, redefine the criteria.

Lucunya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul buru-buru memberi klarifikasi. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menginstruksikan pengurangan bantuan sosial. Penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta membuat bantuan dipangkas. Pernyataan ini terdengar seperti bantahan sopan atas bencana kebijakan. (Sumber: Tempo.co, (28/7)

Namun, bantahan itu tak menjawab pertanyaan mendasar: jika bantuan tak dikurangi, mengapa repot-repot memutakhirkan definisi kemiskinan?

Polemik ini menunjukkan satu hal: negara tidak sedang gagal, negara sedang berpura-pura berhasil. Dalam negeri yang menjadikan statistik sebagai kosmetik, orang miskin bisa hilang hanya karena angka digeser, bukan karena nasib diubah. Seolah-olah kemiskinan adalah penyakit ilusi yang bisa disembuhkan dengan permainan Excel.

Lebih dari itu, penghapusan status “miskin” bagi orang seperti Sri Yatmi justru akan mematikan akses mereka ke bantuan sosial. Mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan, bantuan pangan, atau bansos tunai, hanya karena dikira sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri. Ini seperti mendorong seseorang keluar dari perahu lalu berkata, “Tenang, kamu sudah bisa berenang.”

Di tengah kenaikan harga bahan pokok, tarif listrik, dan obat-obatan, Sri hanya ingin satu hal: hidup layak. Bukan menjadi bahan kampanye, bukan pula angka statistik. Ia ingin cukup makan, cukup minum, dan cukup waras menghadapi dunia yang semakin sinis terhadap orang tua miskin.

Tapi tentu saja, semua itu terdengar terlalu rumit dalam tabel-tabel kebijakan. Pemerintah tampaknya lebih nyaman bersembunyi di balik PowerPoint dan presisi angka, ketimbang turun menengok kehidupan nyata di lorong sempit Bandarharjo.

Apakah negara sedang kehabisan akal, atau memang sedang kehilangan rasa?

Di tengah derasnya narasi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, suara Sri Yatmi menjadi pengingat getir: bahwa kemiskinan tidak hilang hanya karena tidak lagi disebut. Ia tetap tinggal, tetap lapar, tetap tua dan kini, juga semakin sendiri.

Jika kemiskinan bisa dihapus dengan mengutak-atik definisi, mungkin penderitaan pun bisa dibungkam dengan sensor. Tapi sayangnya, hidup tidak sefleksibel spreadsheet.

Dan Sri Yatmi? Ia tetap terjaga, menakar jamu dengan cemas, menghitung rupiah dengan ragu. Di luar sana, negara menyebutnya “tidak miskin.”

Betapa cerdasnya kita hari ini: mencoret kemiskinan, bukan menyelesaikannya. (Dwi Taufan Hidayat)